Sekiranya PBNU mendesak Presiden Jokowi untuk mengusir Dubes Osamah belum tentu diterima. Terlalu besar ongkosnya bagi Indonesia. Belum tentu pula Pemerintah R.I. berpandangan sama dengan PBNU bahwa Dubes KSA melakukan ‘campur-tangan pada urusan dalam negeri Indonesia’. Pengalaman saya dalam 33 tahun sebagai diplomat kasus seperti ini belum pernah terjadi.
PBNU itu hanya ormas dan bukan Parpol yang duduk di parlemen. PBNU atau lebih spesifik Ansor dan Banser bukanlah institusi negara. Pimpinannya juga bukan pejabat negara. Paling banter, jika benar dianggap menghina NU, yang bisa dilakukan PBNU atas nama Ansor/Banser adalah ‘memboikot komunikasi’ atau ‘menghentikan kerjasama antara PBNU dengan KSA’. Yang lain tidak usah diajak ikut.
Ini karakter hubungan ini berkarakter ‘second track’ pada unsur masyarakat di host-country, dan bukan ‘first track’, hubungan resmi antar-pemerintah atau antar-negara. Jadi tidak bisa dikualifikasi sebagai ‘campur-tangan’.
Pesan Twitter itu dari pribadi Dubes. Dia tidak mengklaim sebagai Twitter resmi Ambassador atau Embassy untuk memenuhi unsur ‘pendapat resmi’ pemerintah KSA. Pesan Twitter selalu ditulis singkat karena jumlah huruf yang terbatas. Bahasa yang digunakan juga tidak memiliki standar formal. Jadi, sulit mengualifikasi seberapa jauh telah memenuhi elemen ‘mencampuri urusan dalam negeri’ tadi.
Masalah simpel ini seyogianya bisa diselesaikan secara kekeluargaan di antara sesama Muslim yang selama ini hubungannya baik-baik saja. Kalau dengan alasan ‘ego’ pribadi atau tersinggung janganlah kepentingan PBNU yang lebih besar –apalagi kepentingan negara—dilibatkan. Saya kira ini sudah terlalu jauh menyimpang.
Taruhan pemutusan hubungan diplomatik dengan berbagai implikasi negatif dan kerugiannya bagi Indonesia harus dihitung tepat dan dengan kepala dingin, demi kepentingan nasional dalam berbagai dimensi dan jauh lebih penting.
Dan, jika terjadi pengusiran Dubes Osama diikuti dengan pemutusan hubungan diplomatik (minimal non-aktif), gara-gara pesan Twitter yang tidak jelas apa kata dunia?
Jakarta, 4 Desember 2018
