Kedua, mari kita ukur seberapa besar risiko jika Presiden Jokowi salah mengambil keputusan.
Hubungan antar-negara itu —sesuai bobot dan kepentingan masing-masing—berbeda satu dengan lainnya. Ada faktor leverage bermain: siapa memiliki kepentingan apa terhadap siapa.
Dalam kaitan hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Kingdom of Saudi Arabia (KSA), kepentingan itu menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya termasuk pendidikan. Jujur, kepentingan kita jauh lebih besar terhadap KSA daripada kepentingan KSA terhadap Indonesia. Ini titik awal pembahasan kita.
Baca juga:
PBNU Protes Atas Sikap Dubes Arab Saudi
Soal Twit Dubes Saudi, MUI: Urus Saja Masalah Internalnya Sendiri
Ketiga, apa yang akan terjadi sekiranya usul Said Aqil disetujui Presiden? Ibu Menlu Retno akan memerintahkan pengusiran (persona non-grata) Dubes Osamah. Maka, sebagai balasan Pemerintah KSA akan mengusir Dubes Indonesia dari Riyadh. Tidak berhenti di situ. Kedua negara akan menutup Embassy-nya di masing-masing ibukota.
Maka, hubungan yang menguntungkan Indonesia hancur seketika. Siapa yang rugi? Ya keduanya rugi. Gara-gara nilai setitik rusak susu sebelanga. Yang menjadi ‘nila’ itu Dubes Saudi atau Said Aqil? Siapa yang menderita paling banyak? Ya, Indonesia.
Karena itu resep terbaik adalah ibarat menarik rambut dalam tepung. Rambut tidak putus dan tepung tidak berserak. Kepentingan hubungan antar negara itu jauh di atas kepentingan sebuah parpol, apalagi hanya ormas dan lebih kecil lagi karena ego pemimpinnya terganggu atau ulah satu-dua anggota Banser yang telah dijatuhi hukuman pidana.
Sebaiknya PBNU klarifikasi (tabayyun) dulu kepada Dubes Osamah, benarkan dia bermaksud menghina PBNU?
Keempat, kita perlu meneliti apakah ada elemen “mencampuri urusan dalam-negeri Indonesia” dalam pesan Twitter yang berpotensi diplomatic fiasco ini?
Terjemahan yang beredar di media sosial berbunyi:
“Aksi jutaan orang untuk persatuan umat Islam sebagai reaksi atas pembakaran bendera tauhid yang dilakukan oleh oknum dari organisasi yang menyimpang sebulan yang lalu. Acara tersebut dihadiri Gubernur DKI, Anis baswedan, juga dihadiri calon Presiden RI Jendral Prabowo serta Wakil Ketua DPR Fadli Zon.”
Tweet itu dianggap menyinggung PBNU yang menafsirkan secara eksplisit bahwa kegiatan pertemuan umat Islam di Monas pada Minggu 2 Desember 2018 merupakan balasan atas pembakaran bendera di Garut bulan lalu.
