Kolombo, Muslim Obsession – Pemerintah Sri Lanka pada Senin (10/6/2019) melarang penggunaan bahasa Arab untuk nama jalan.
Surat edaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Bahasa Resmi Sri Lanka meminta pihak berwenang untuk menghapus papan nama jalan Arab, sebagaimana dilaporkan Sunday Times yang berbasis di Kolombo.
“Pihak berwenang akan mengambil langkah cepat untuk bertindak berdasarkan surat edaran ini dan menghapus papan nama yang melanggar hukum,” kata Menteri Bahasa Resmi Mano Ganesan yang dikutip harian itu.
“Sebagai kebijakan umum, kami tidak dapat mengizinkan papan nama jalan dicetak dalam bahasa lain selain Inggris, Sinhala, dan Tamil,” kata Ganesan.
Surat edaran pemerintah mewajibkan untuk meminta izin untuk menggunakan bahasa lain di papan nama jalan. Langkah itu dilakukan sebagai tanggapan terhadap pemboman Paskah pada bulan April, yang menargetkan gereja-gereja dan hotel-hotel di Kolombo pada Minggu Paskah pada 21 April, menewaskan lebih dari 250 orang dan melukai 500 lainnya.
Keputusan diambil pada hari ketika Badan Investigasi Khusus (SIB) menyerahkan temuannya tentang pemboman kepada Presiden Maithripala Sirisena. Pemerintah Sri Lanka menunjuk SIB pada 22 April untuk mengidentifikasi akar penyebab serangan teror bersama dengan hal-hal terkait lainnya.
Terdakwa di balik pemboman itu dikatakan terkait dengan kelompok teror Daesh dan pemerintah berjanji untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk membatasi penyebaran kelompok semacam itu di negara pulau itu.
Secara jelas, dalam apa yang dianggap sebagai pernyataan kontroversial, Sirisena meminta rakyatnya untuk tidak meninggalkan ruang bagi Prabhakaran Muslim untuk dilahirkan.
“Hari ini para pemimpin agama dan politisi terpecah,” kata Sirisena, seperti dilansir Albawaba, Rabu (12/6/2019).
Prabhakaran adalah pemimpin Macan Pembebasan Tamil Elam (LTTE) yang sekarang berbasis di Jaffna – sebuah kelompok separatis yang mencari negara berdaulat berdasarkan identitas etnis Tamil di Sri Lanka utara.
Dia terbunuh pada 2009 setelah operasi militer besar-besaran oleh pemerintah Sinhala. Namun, seorang pemimpin penting Tamil Senin meminta penyelidikan internasional terhadap dugaan ketidakadilan yang terjadi pada komunitas Muslim minoritas di negara itu setelah pemboman besar-besaran Minggu Paskah.
“Hak-hak dasar umat Islam disalahgunakan menggunakan aksi teror,” kata C V Wigneswaran, mantan kepala menteri Provinsi Utara yang didominasi Tamil, kepada wartawan.
“Muslim adalah bagian dari komunitas Sri Lanka, mereka menjadi sasaran ketidakadilan karena melanggar Konstitusi negara itu,” kata Press Trust of India (PTI) mengutip ucapan Wigneswaran di Jaffna.
Wigneswaran menyatakan solidaritas dengan para menteri Muslim yang mengundurkan diri pekan lalu dengan mengklaim bahwa pemerintah gagal memastikan keselamatan komunitas minoritas di Sri Lanka.
Minggu lalu, sembilan menteri Muslim mengundurkan diri untuk mengizinkan pihak berwenang menyelidiki tuduhan terhadap beberapa dari mereka. Ada 19 Muslim di antara 225 anggota parlemen dan sembilan dari mereka memegang posisi Kabinet, negara bagian dan wakil menteri.
“Tuduhan terhadap politisi Muslim belum terbukti. Pemerintah harus bertanggung jawab atas pengunduran diri mereka,” kata Wigneswaran. (Vina)
