Muslim Obsession – Menteri Luar Negeri Israel, Eli Cohen, pada Rabu (6/12/2023) mengumumkan melalui X bahwa ia mencabut visa Lynn Hastings, membenarkan tindakan yang negara pendudukan tersebut katakan kepada PBB akan dilakukan Jumat lalu setelah menuduh Hastings bersikap bias.
Mengutip apa yang disebut Cohen sebagai “bias PBB,” Cohen selanjutnya menuduh Hastings melalui X gagal “mengutuk Hamas atas pembantaian brutal terhadap 1.200 warga Israel, atas penculikan bayi dan orang tua.”
Dua hari yang lalu, Hastings menerbitkan sebuah pernyataan yang menggambarkan skenario “neraka” yang terjadi di Gaza.
“Kondisi yang dibutuhkan untuk menyalurkan bantuan kepada masyarakat Gaza tidak ada,” katanya, dilansir Doha News.
Menurut Hastings, dimulainya kembali pemboman Israel di Jalur Gaza dan pasukan Israel memperluas operasi mereka ke Gaza Selatan telah menciptakan situasi di mana “tidak ada tempat yang aman di Gaza dan tidak ada tempat lagi untuk dituju.”
Dia lebih lanjut menguraikan krisis kemanusiaan secara rinci, termasuk bagaimana Israel secara paksa memindahkan puluhan ribu orang ke “daerah yang semakin terkompresi, putus asa untuk mendapatkan makanan, air, tempat berlindung dan keamanan.”
“PBB siap bekerja dengan semua pihak untuk memperluas jumlah tempat penampungan aman yang dikelola PBB dan memberikan bantuan jika diperlukan,” simpul pernyataan Hasting.
Sekretaris Jenderal PBB António Guterres menunjuk Hastings sebagai Wakil Koordinator Khusus untuk Proses Perdamaian Timur Tengah pada bulan Desember 2020, di mana ia bekerja bersama UN OCHA untuk memenuhi kebutuhan kemanusiaan warga Palestina, terutama selama masa krisis.
Israel sebelumnya mengancam PBB dengan pencabutan visa. Hanya beberapa minggu setelah Israel memulai serangan gencarnya di Jalur Gaza pada tanggal 7 Oktober, Gilad Erdan, Wakil Tetap Israel untuk PBB, mengatakan kepada media Israel pada tanggal 25 Oktober bahwa “waktunya telah tiba untuk memberi mereka pelajaran” dengan menolak memberikan visa kepada para pejabat.
Komentar Erdan ini menyusul pertemuan tingkat tinggi Dewan Keamanan PBB yang diadakan sehari sebelumnya pada tanggal 24 Oktober di mana Sekretaris Jenderal Guterres mengatakan kepada Dewan Keamanan PBB bahwa dia “sangat prihatin dengan pelanggaran nyata terhadap hukum kemanusiaan internasional yang kita saksikan di Gaza.”
“Melindungi warga sipil tidak berarti memerintahkan lebih dari satu juta orang untuk mengungsi ke wilayah selatan, di mana tidak ada tempat berlindung, tidak ada makanan, tidak ada air, tidak ada obat-obatan dan tidak ada bahan bakar, dan kemudian terus melakukan pengeboman di wilayah selatan,” tambah Guterres.
