Yogyakarta, Muslim Obsession – Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X menarik ucapanya yang berencana menerapkan lockdown di wilayahnya, mengingat tingginya kasus Covid-19 di Yogyakarta.
Kebijakan itu tidak jadi diambil, jalaran pemerintah tak akan kuat menopang pengganti pemasukan rakyat untuk belanja kebutuhan jika lockdown atau karantina wilayah diberlakukan.
Atas hal itu Sultan menyebut lockdown adalah alternatif terakhir ketika segala daya dan upaya pemerintah tak mampu mengendalikan penyebaran Covid-19.
“Itu (lockdown) pilihan terakhir,” kata Sultan ditemui usai rapat koordinasi penanganan Covid-19 bersama bupati/wali kota se-DIY di Gedhong Pracimasono, Kota Yogyakarta, Senin (21/6).
“Saya (Pemda DIY) nggak kuat ngragati (memodali) atau nalangi rakyat se-DIY,” imbuhnya.
Sultan menegaskan Pemda DIY bersama pemerintah kabupaten/kota lain akan kembali mengandalkan penerapan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berbasis mikro yang lebih diperketat. Utamanya, untuk perizinan dan pengawasan kegiatan masyarakat yang selama ini ditengarai jadi pemicu penularan Covid-19.
Sesuai arahan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah diminta menyeimbangkan sektor ekonomi dan kesehatan masyarakat melalui PPKM mikro.
“Tetap PPKM,” tegas Sultan.
Melalui PPKM mikro yang lebih diperketat ini, Sultan meminta agar seluruh kelurahan dan rukun tetangga (RT) segera membentuk Satgas Covid-19 untuk mengawasi kegiatan masyarakat.
“Untuk satgas yang belum terbentuk mohon untuk segera diselesaikan di setiap kelurahan. Karena satgas menjadi sesuatu yang penting untuk diambilnya suatu kebijakan di kelurahan,” tuturnya.
Satgas Covid Tingkat RT
Terpisah, Kepala Satpol PP DIY Noviar Rahmad menyebut, dari 27.000 RT se-DIY baru 9.000 di antaranya yang telah membentuk Satgas Covid-19.
“Masih jauh dari 50 persen satgas RT yang terbentuk,” kata Noviar di Kompleks Kepatihan, Senin (21/6).
Kata Noviar, dari sembilan ribu satgas tersebut terdapat banyak di antaranya yang baru terbentuk. Sehingga, baru sebagian saja yang aktif.
“Dalam kegiatan yang mengumpulkan orang banyak, hajatan kegiatan keagamaan, kita berharap pada satgas di RT berperan aktif pengawasan mengingatkan masyarakat protokol kesehatan,” ujarnya.
Kata Noviar, pendanaan yang minim melatarbelakangi problem ini. Diakuinya, Dana Desa yang sebenarnya bisa diakses untuk pembentukan satgas Covid-19 sangat terbatas angkanya. Pasalnya, hanya delapan persen saja yang dialokasikan untuk itu.
“Tidak mencukupi untuk keseluruhan (RT),” ujarnya.
Solusinya, Pemda DIY menyarankan pemanfaatan dana iuran sukarela atau jimpitan untuk anggaran penanganan Covid-19 di RT.
“Contohnya jimpitan untuk operasional satgas RT di wilayah. Kita harap RT sama pak lurahnya lebih berperan aktif karena lonjakan kasus tidak terkendali,” tandasnya. (Albar)
