Prancis, Muslim Obsession – Pernyataan Presiden Prancis Emmanuel Macron soal ‘separatisme Islam’ menuai kecaman. Salah satunya datang dari Kementerian Luar Negeri Turki.
Menurutnya pernyataan tersebut 0memiliki pendekatan yang menyimpang dan mencoba untuk mengontrol komunitas migran di Eropa melalui pembentukan konsep yang dibuat-buat.
“Bukan urusan siapa pun untuk menundukkan agama kita yang mulia dan damai terhadap ide-ide palsu dan menyimpang dengan kedok mencoba untuk “menerangi”,” bunyi pernyataan kementerian, dilansir Daily Sabah, Senin (5/10/2020).
Kementerian melanjutkan dengan mengatakan bahwa undang-undang yang diusulkan akan mengarah pada hasil bencana daripada membawa solusi untuk masalah Prancis.
“Negara tidak memiliki hak untuk menentukan layanan keagamaan dan interpretasi yang dianut oleh umat melalui hukum,” ungkap kementerian, karena mencatat bahwa konsep seperti Islam Eropa dan Islam Prancis bertentangan dengan ketentuan hak asasi manusia.
Kementerian tersebut mengatakan bahwa pola pikir di balik undang-undang tersebut terutama merupakan hasil dari pembacaan yang salah tentang fakta sosiologis dan sejarah, yang selanjutnya memicu xenofobia, rasisme, diskriminasi, dan kebencian anti-Muslim.
Pernyataan tersebut dilanjutkan dengan menyarankan bahwa negara Prancis merangkul retorika yang lebih konstruktif yang akan memenuhi kebutuhan sosial, agama dan etika – daripada melihat masyarakat dan masalah agama melalui perspektif keamanan saja.
“Kami akan terus mengikuti proses mengenai RUU ini dan akan terus menyuarakan kerugiannya kepada Prancis dalam platform bilateral dan multilateral,” imbuh kementerian itu.
Pada hari Jumat, Macron berjanji untuk melawan “separatisme Islam” yang menurutnya mengancam untuk mengambil kendali di komunitas Muslim tertentu di sekitar Prancis.
Macron mengatakan praktik keagamaan Islam yang tegas adalah “separatis” karena mereka mengancam untuk memisahkan diri dari institusi dan aturan Prancis, kata para penasihatnya.
Kata presiden, RUU itu akan dikirim ke parlemen awal tahun depan.
Di antara langkah-langkah yang disajikan dalam rancangan undang-undang tersebut, Macron mengatakan sekolah di rumah akan sangat dibatasi untuk menghindari anak-anak “diindoktrinasi” di sekolah-sekolah yang tidak terdaftar yang menyimpang dari kurikulum nasional.
Para prefek – perwakilan lokal dari pemerintah pusat – juga akan diberi wewenang untuk membatalkan keputusan walikota untuk membatasi kafetaria sekolah atau kolam renang hanya untuk perempuan atau laki-laki.
