Jakarta, Muslim Obsession – Ketua Tanfidziyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Ahmad Fahrurrozi meminta pemerintah untuk menempuh jalan musyawarah dengan warga dalam pembangunan Bendungan Bener di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah.
Gus Fahrur, sapaan akrabnya, meminta pemerintah tidak perlu menggunakan kekerasan. Dia meyakini kebijakan yang baik harus dilakukan dengan cara yang baik pula. Musyawarah dianggap masih menjadi jalan yang tepat dalam menyelesaikan kasus ini.
“Kita ingin agar proses yang dilakukan pemerintah mengedepankan musyawarah. Jangan ada teror karena ini kan untuk kemaslahatan,” katanya, saat dihubungi, Selasa (8/2).
Dia menilai seringkali kebijakan pembangunan pemerintah disalahpahami karena salah pendekatan. Mestinya, pemerintah bicara baik-baik kepada warga Wadas.
Menurutnya, pindah dari tanah kelahiran bukan hal yang mudah. Terlebih, warga Wadas harus mendapat penjelasan yang terang dan ganti rugi yang layak dari pemerintah.
Dia menyarankan pemerintah dan warga kembali duduk bersama untuk berunding. Fahrur pun mengusulkan kader NU atau Muhammadiyah menjembatani diskusi warga dengan pemerintah.
“Masyarakat harus diyakinkan mereka tidak dirugikan. Kalau itu tidak memungkinkan, ya harus dicari tempat yang lain. Siapa yang akan menikmati itu? Kan masyarakat sekitar,” ujarnya.
Terpisah, Sekretaris Nasional Front Nahdliyin untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam (FNKSDA) Wahyu Eka menilai proyek di Wadas tak sejalan dengan putusan uji materi Undang-undang Cipta Kerja di Mahkamah Konstitusi.
Menurutnya, keputusan itu seharusnya berdampak pada penundaan proyek yang bersifat strategis.
“Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang pengujian formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengamanatkan untuk menangguhkan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas. Sehingga, pembangunan bendungan Bener dan segala perangkat pendukungnya harus dihentikan,” kata Wahyu.
Ia juga mengutuk tindakan kekerasan yang dilakukan aparat kepada warga sipil dan meminta aparat mundur dari wilayah tersebut.
“Mengajak seluruh elemen sipil untuk bersatu dan bersolidaritas kepada warga Wadas yang melindungi hak hidupnya dan tengah dizalimi oleh kekuasaan represif,” ujar Wahyu.
“Meminta peran serta Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dan Pengurus Pusat Muhammadiyah untuk mendukung dan membantu perjuangan warga Wadas,” lanjutnya.
Sebelumnya, ribuan personel polisi diterjunkan ke Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, untuk mengawal pengukuran lahan yang akan digunakan untuk pembangunan Bendungan Bener.
Kedatangan polisi itu disertai aksi represif. Polisi menangkap 23 orang dengan dalih membawa senjata tajam. Ada pula warga yang ditangkap saat sedang makan di warung.
Kapolda Jateng Irjen Pol Ahmad Luthfi mengklaim pihaknya tetap melindungi warga dalam kegiatan di Wadas tersebut. “Saya ikut di lapangan, di Wadas, memastikan tidak ada kekerasan. Prinsip kami melindungi masyarakat,” dalihnya. (Albar)
