Jakarta, Muslim Obsession – Kelompok Junta militer Myanmar dilaporkan telah merazia dan membakar sebuah masjid di Kota Ahlone, Yangon, pada Kamis (24/6).
Pemerhati hak asasi manusia Myanmar, Burma Human Rights Network (BHRN), melaporkan pihak berwenang mengklaim kebakaran itu terjadi akibat masalah listrik.
Namun, seorang saksi mata yang menjadi sumber menuturkan aparat sengaja menyulut api dan membakar masjid tersebut.
BHRN menganggap ini bukan serangan pertama rezim militer terhadap kelompok minoritas di Myanmar terutama sejak kudeta berlangsung 1 Februari 2021.
“Serangan terhadap umat Muslim dan Kristen di Myanmar ini tidak bisa ditoleransi dan komunitas internasional harus segera menyadari keseriusan insiden-insiden ini,” kata Direktur Eksekutif BHRN, Kyaw Win, melalui pernyataan di situs resmi organisasinya.
“Militer Myanmar telah meningkatkan serangannya terhadap minoritas di negara ini sejak kudeta terjadi dan merasa yakin bahwa mereka tidak akan menerima dampak dan konsekuensinya,” ujarnya.
Kyaw mengatakan pada awal Juni lalu, aparat junta militer juga merazia dua masjid yakni Masjid Mohnhyin dan Masjid Butaryonse Street di Kota Mohnhyin. Salah satu pengurus masjid dilaporkan ikut diciduk secara sewenang-wenang saat razia berlangsung.
Kyaw menuturkan serangan junta militer tak hanya menyasar umat Muslim saja. Ia menuturkan aparat junta menembaki sebuah gereja Katolik tempat warga mengungsi di Kota Kantharyar Loikaw, Negara Bagian Kayeh, pada 24 Mei lalu. Tiga perempuan dan seorang pria tewas terbunuh dalam insiden itu.
Sehari sebelumnya, junta militer juga dilaporkan menghancurkan gereja milik etnis Karen di Kota Insein. Tiga orang termasuk seorang pastur dan orang dengan disabilitas dipukuli serta ditahan.
Pada 12 April, seorang pria Muslim yang tinggal di sebuah masjid di Tamwe, Yangon, tewas tergantung sambil mengenakan pakaian perempuan dan rias wajah.
Dalam pernyataannya, Kyaw mendesak komunitas internasional segera bertindak le ih tegas dan cepat lagi dalam membantu menghentikan kekerasan yang terjadi di Myanmar.
Ia juga mendesak komunitas internasional mengakui pemerintah tandingan junta militer, Pemerintah Persatuan Nasional (NUG) sebagai perwakilan masyarakat Myanmar yang sah. (Albar)
