Jakarta, Muslim Obsession – Istilah SGIE mendadak viral sejak Cawapres Nomor Urut 2 Gibran Rakabuming Raka melemparkan pertanyaan kepada Cawapres Nomor Urut 1 Muhaimin Iskandar dalam Debat Capres kedua yang dilaksanakan 22 Desember 2023 lalu.
Tak banyak orang tahu istilah SGIE yang merupakan singkatan dari State of the Global Islamic Economic tersebut atau penamaan yang tepat adalah The State of Global Islamic Indicator Report (SGIER). Padahal, sebagai negara yang memiliki kebijakan ekonomi Syariah, peringkat Indonesia cukup diperhitungkan.
Direktur Ekosistem dan Infrastruktur Ekonomi Syariah, Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah (KNEKS), Sultan Emir Hidayat mengatakan, saat ini Indonesia berada di peringkat ke-3 menurut SGIE di bawah Malaysia dan Arab Saudi.
“Di Desember 2023 lalu diumumkan, alhamdulillah kita bisa mengejar ketinggalan dari UAE (United Arab Emirates). Sekarang itu sudah menjadi nomor 3 setelah Malaysia di nomor satu, kemudian Saudi di nomor dua. Dulu sebelumnya Malaysia, Saudi, UAE, baru Indonesia. Sekarang kita overtake atau mendahului UAE,” ujar Sutan Emir saat berbincang dengan Head of Chief Editors Obsession Media Group (OMG) Usamah Hisyam yang juga menjadi host Podcast Oh My God, Rabu (10/1/2024).
Sutan menjelaskan, SGIE merupakan salah satu dari pemeringkat yang membuat peringkatan bagi negara-negara yang terlibat dalam ekonomi dan keuangan syariah di dunia.
Menurutnya, ada enam subsektor yang dinilai dalam SGIE, yakni makanan halal (halal food), keuangan Syariah (islamic finance), pariwisata ramah muslim (moslem friendly tourism), busana islami (halal fashion), obat-obatan dan kosmetika halal (halal pharmacy and cosmetic), serta media dan rekreasi bertema islami (halal media and recreation).
“Capaian SGIE Indonesia pada 2023 paling tinggi berada di sektor makanan halal, keuangan syariah dan fesyen atau busana,” jelasnya.
Kendati mengalami peningkatan, imbuh Sutan, nyatanya masyarakat Indonesia belum terlalu tahu dengan keuangan syariah. Salah satu penyebabnya, adalah minimnya literasi masyarakat tentang keuangan Syariah.
“Tahun 2022 terakhir surveinya Itu baru 9,14% literasi keuangan. Yang artinya cuma 9 orang per 100 orang di Indonesia ini yang memahami apa itu keuangan syariah, apa itu pasar modal syariah, dan apa itu industri keuangan dan bank syariah,” tandas Sutan.
Untuk menangani hal ini, imbuh Sutan, saat KNEKS sedang menyusun strategi nasional literasi dan inklusi ekonomi dan keuangan syariah. KNEKS melibatkan berbagai pemangku kepentingan, terutama kementerian dan lembaga-lembaga.
“Jadi nanti semua stakeholder, baik itu anggota KNEKS yang kementerian dan lembaga ini akan memiliki program-program peningkatan literasi, dan juga non-anggota. Non-anggota ini juga penting sekali. Terutama ormas-ormas seperti IAEI, MES, kemudian lain-lain. Dan tidak lupa lagi adalah pemerintah daerah (Pemda),” terangnya.
Keterlibatan Pemda dinilainya sangat penting, mengingat luasnya kawasan Indonesia. Saat ini sudah ada 24 komite daerah ekonomi dan keuangan Syariah, sehingga diharapkan setiap kepala daerah sudah memiliki literasi.
“Yang paling pertama literasi adalah kepala daerah dulu. Banyak kepala daerah yang belum mengetahui juga tentang ekonomi dan keuangan syariah ini. Ketika mereka membentuk ekonomi dan keuangan syariah mau gak mau mereka harus mulai mengetahui apa itu ekonomi dan keuangan syariah,” pungkasnya. (Fath)
