Oleh: M. Fuad Nasar (Konsultan The Fatwa Center Jakarta)
Setiap daerah memiliki gubernur legendaris yang mendapat tempat istimewa di hati masyarakat. DKI Jakarta tidak dapat melupakan jasa Gubernur Ali Sadikin, begitu pula masyarakat Jawa Timur mengenang sosok Gubernur Mohammad Noor. Sumatera Barat atau Minangkabau “rumah” para pendiri bangsa memiliki gubernur teladan Harun Zain, nama lengkapnya Prof. Dr. H. Sutan Harun Al Rasyid Zain Datuk Sinaro.
Jabatan sebagai gubernur bagi para tokoh tersebut bukan sebatas karier seperti pejabat kebanyakan, melainkan pengabdian bagi bangsa dan rakyat. Mereka menduduki jabatan kepala daerah pada masanya, bukan karena pintar melakukan kampanye dan bukan pula karena kekuatan uang, tetapi karena merekalah figur yang dipandang layak dan pantas sebagai gubernur.
Harun Zain, tokoh kelahiran 1 Maret 1927 itu adalah putra Minang asal Sungai Sasak Pariaman. Dia menamatkan pendidikan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (UI) dan meraih gelar pascasarjana dari University of California Berkeley Amerika Serikat. Panggilan pengabdian di daerah asalnya sebagai dosen terbang dari Jakarta mengantarkannya menjadi Presiden (kini disebut Rektor) Universitas Andalas Padang.
Setelah prahara G-30.S/PKI dan kebangkitan Orde Baru, pemerintah pusat memberi amanah kepadanya untuk memegang tampuk kepemimpinan pemerintah daerah sebagai Gubernur Sumatera Barat. Harun Zain menggantikan Gubernur Brigadir Jenderal Polisi Kaharuddin Datuk Rangkayo Basa, sosok polisi yang dikenal sangat jujur dan sederhana. Harun Zain menjadi Gubernur Sumatera Barat mulai tahun 1966 sampai 1977. Dalam kacamata sosiologis masyarakat Minang di kampung halaman dan di rantau, Harun Zain bukan sekedar gubernur kepala daerah, tapi dia memiliki kapasitas sebagai pemimpin masyarakat, ninik-mamak, cerdik pandai dan “gubernur urang awak se-Indonesia”.
Mengenang sosok Harun Zain, mengingatkan saya pada tulisan Dr. Saafroedin Bahar berjudul “Minangkabau Berhutang Budi Pada Harun Zain” dalam Biografi Harun Zain – Tokoh Yang Berhati Rakyat (editor: Abrar Yusra, 1997). Saafroedin Bahar mengemukakan, etnik Minangkabau dan daerah Sumatera Barat “berhutang budi” pada Harun Zain karena dialah yang dengan sepenuh hati memperjuangkan pulihnya dignity dan self-respect etnik Minang menghadapi arus fatalisme di daerah dan pelecehan dari luar pasca pergolakan daerah PRRI tahun 1958 – 1961.
Sumatera Barat awal periode kepemimpinan Gubernur Harun Zain tahun 1966 adalah daerah yang porak-poranda secara fisik dan mental pasca pergolakan PRRI yang ditumpas oleh pemerintah pusat dengan operasi militer. Kondisi daerah yang sudah kacau diperparah dengan meletusnya tragedi G.30.S/PKI tahun 1965. Pasca PRRI, terjadi eksodus besar-besaran orang Minang pergi merantau ke luar daerah. Orang enggan tinggal di kampung dan bahkan takut menyatakan dirinya orang Minang. Dalam suasana semacam itu, Harun Zain bersedia pulang ke Sumatera Barat sebagai dosen terbang dan kemudian diangkat menjadi Presiden Universitas Andalas (Unand) Padang.
“Ketika semua orang lenyap, dia yang berdiri tegap”, kata budayawan A.A. Navis.
Takdir Ilahi menggariskan Harun Zain kemudian diangkat menjadi pemimpin Sumatera Barat sebagai gubernur.
Harun Zain dengan gaya kepemimpinan berkarakter dan “bertangan dingin” menata organisasi pemerintahan daerah dan merekrut sumber daya manusia yang potensial. Dia menerapkan “strategi harga diri” dalam menggerakkan pembangunan Sumatera Barat di segala bidang. Dalam ranah pembangunan sosial-kemasyarakatan Harun Zain membangkitkan rasa percaya diri dan kebanggaan menjadi putera Indonesia asal Minangkabau. Dia melibatkan peranan perguruan tinggi dalam pembangunan daerah. Meski besar di rantau, tapi dia menyelami jiwa urang awak. Keterlibatan alim ulama, cadiak pandai dan bundo kanduang sebagai unsur kekuatan kultural dan perekat masyarakat dalam pembangunan sangat diperhatikannya.
Tidak lama setelah dilantik sebagai gubernur, Harun Zain mengunjungi pemimpin Islam dan tokoh bangsa Mohammad Natsir di Jakarta dalam rangka meminta nasihat orang tua Sumatera Barat itu dan mengundang beliau pulang basamo. Pak Natsir memberi nasihat kepada Harun Zain, “Pandai-pandailah merangkuh dayung.”
Dalam masa kepemimpinan yang tidak sepi dari ujian, Harun Zain melakukan revitalisasi peranan ninik mamak dan ulama di Sumatera Barat. Menurut Hasan Basri Durin, mantan Gubernur Sumatera Barat, ketokohan Harun Zain bukan saja dalam memimpin, tetapi sekaligus mengangkat Sumatera Barat. Beliau seorang pemimpin yang amat menghargai orang lain, ujar Hasan Basri Durin yang menjabat Walikota Padang di era Gubernur Harun Zain.
Salah satu kunci keberhasilan memimpin daerah pernah dituturkannya, “Sering dikatakan orang bahwa mengatur orang Minang itu sulit… Dengan orang Minang harus bermusyawarah. Jangan main perintah! Sebab, orang Minang adalah orang yang merdeka dan punya harga diri yang tinggi. Orang Minang memandang dirinya sama dengan orang lain, duduk sama rendah tegak sama tinggi. Pemimpin hanya didahulukan selangkah dan ditinggikan seranting. Memimpin orang Minang berarti mengajaknya bermusyawarah. Bukan untuk sekedar mengucapkan ya saja.” ungkap Harun Zain dalam biografinya.
Sebagai gubernur dan wakil pemerintah pusat, Harun Zain sering turun menemui rakyat ke pelosok-pelosok nagari (desa). Azwar Anas, Gubernur Sumatera Barat setelah periode Harun Zain, menceritakan salah satu perjalanan Gubernur Harun Zain. Kalau Harun Zain berkunjung ke desa-desa, ia bawa ala kadarnya bantuan untuk kebutuhan masyarakat, seperti sekodi atap seng, sekotak obat-obatan, sekian zak semen dan sebagainya. Yang mengesankan – kata Azwar Anas – ialah “keikhlasan beliau.
”Sewaktu kunjungan di Kabupaten Pasaman memenuhi permintaan masyarakat agar gubernur mengunjungi sebuah nagari yang terisolir. Harun Zain yang walaupun putra asli Minang namun dilahirkan dan dibesarkan di Jakarta, rela berjalan kaki cukup jauh menempuh daerah yang belum pernah dijejaknya.
“Baiklah, tapi berapa jauh ke sana,” kata Harun.
Mereka menjawab,“Tak jauh, Pak, hanya sebatang rokok perjalanan.”
Beliau tidak tega menolak permintaan masyarakat. Dalam setiap kunjungan ke pedesaan, selalu diadakan acara tatap muka dan tanya jawab dengan penduduk, baik acara resmi maupun kondisional. Mobil jeep BA 1 Gubernur yang tanpa pengawalan voorijder bisa saja berhenti mendadak di pinggir sawah, lalu Gubernur Harun Zain turun dan memanggil petani untuk berdialog.
Harun Zain adalah tokoh berhati rakyat, pemimpin yang satu kata dan perbuatan. Jika dia berkata uang sulit dan anggaran terbatas, dia sendiri menunjukkan sikap hemat dan peka terhadap kondisi masyarakat. Kalau menghadiri suatu acara di luar daerah, dia takkan naik pesawat selagi bisa naik mobil, takkan menginap di hotel kalau bisa menginap di rumah rekan atau tokoh urang awak. Salah satu cara menghemat biaya, kalau berangkat ke Jakarta, Gubernur Harun Zain jarang membawa ajudan karena dia sudah biasa menenteng tas sendiri.
Sewaktu Menteri Dalam Negeri memberi dana Rp 6 juta – jumlah yang besar dalam ukuran nilai uang saat itu – untuk pengadaan mobil dinas gubernur karena mobil yang ada sudah tidak layak pakai. Mendagri mengatakan,“Beli saja Mercedes Benz 200 tidak apa-apa, toh ini bukan uang daerah, ini kan uang pusat.”
Tapi Harun Zain merasa keberatan karena budaya malu sebagai pemimpin berhati rakyat yang menghalanginya.
“Rakyat kita belum berkeadaan, pak. Bagaimana mungkin gubernurnya naik Mercy. Masalahnya bukan uang pusat atau daerah, tetapi apa kata orang nanti, kalau gubernur naik Mercy.” ungkapnya.
Setelah menyelesaikan tugas sebagai gubernur selama dua periode masa jabatan, Harun Zain diangkat menjadi Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam Kabinet Pembangunan III (1978-1983). Selesai menjabat menteri, dia diangkat menjadi anggota Dewan Pertimbangan Agung (DPA-RI). Harun Zain tercatat sebagai gubernur sipil pertama di Indonesia dan purna gubernur pertama yang diangkat oleh Presiden Soeharto menjadi menteri di masa Orde Baru.
