Jakarta, Muslim Obsession – Pemerintah daerah harus mampu menciptakan pendidikan yang berdaulat agar dapat mencegah terjadinya migrasi otak (brain drain) atau perginya talenta-talenta hebat daerah dari tanah kelahirannya.
Demikian disampaikan Menko PMK Muhadjir Effendy saat menjadi pembicara kunci dalam agenda Seminar Kebangsaan dengan tema “Kedaulatan Pendidikan Nasional” yang digelar oleh Forum Gerakan Peduli Bangsa Sulawesi Utara di Novotel Manado, pada Sabtu (19/8).
Turut menjadi pembicara dalam agenda itu Anggota DPRD Sulawesi Utara Fabian Kaloh, Anggota DPD RI Sulawesi Utara Djafar Alkatiri, Ketua KAGAMA Manado Taufik Tumbelaka, serta Ketua BAZNAS Sulawesi Utara Abid Takalamingan.
Kegiatan itu dihadiri oleh sekitar 1000 peserta yang terdiri dari tokoh lintas agama, tokoh politik hingga tokoh adat. Selain itu, hadir juga dari kalangan guru, dosen serta mahasiswa dari berbagai kampus dan siswa SMA sederajat di wilayah Manado.
“Apabila terjadi migrasi otak besar-besaran di suatu daerah, dapat dipastikan bahwa sumber daya manusia di daerah tersebut akan mengalami stagnasi, bahkan kemunduran,” ungkap Muhadjir.
Oleh sebab itu, Muhadjir mengimbau pemerintah daerah harus menjadikan pendidikan sebagai titik tolak untuk memajukan daerah.
“Harus diantisipasi jangan sampai terjadi migrasi otak (brain drain), otak-otak cerdas, otak-otak berbakat, talenta-talenta hebat daerah harus bertahan memajukan daerahnya,” ujar Muhadjir.
Muhadjir meminta, pemerintah daerah tidak berpangku tangan kepada pemerintah pusat karena pendidikan merupakan urusan konkuren yang menjadi tanggung jawab dan wewenang daerah. Ia juga menyampaikan pemerintah daerah harus menyadari bahwa pendidikan yang ada diwilayahnya akan menentukan masa depan daerah itu sendiri.
Hal itu mengingat, pemerintah pusat telah memberikan dukungan untuk menetapkan alokasi anggaran pendidikan sebanyak 20 persen, baik dari anggaran pusat maupun daerah. Dengan demikian, kepedulian dan keseriusan dalam meningkatkan kualitas pendidikan yang merata sebetulnya menjadi tolak ukur dari indeks pembangunan manusia.
“Semua harus terlibat, lintas dinas, karena ada sekolah di bawah Kementerian Agama, Kemendikbudristek, serta pendidikan keterampilan non formal lain. Harus betul-betul dikordinasikan dengan baik agar dapat membangun harmonisasi dan orkestrasi di dalam upaya kita untuk memajukan SDM di masing-masing daerah,” ungkap Muhadjir.
