Bangkok, Muslim Obsession – Facebook mengatakan telah melarang semua akun tersisa yang terkait dengan militer Myanmar pada Kamis (25/2/2021) mengutip penggunaan kekuatan mematikan oleh junta terhadap demonstran anti-kudeta.
Langkah tersebut berlaku untuk militer dan entitas yang dikendalikan oleh angkatan bersenjata di Facebook dan Instagram.
Ini juga melarang entitas komersial yang terkait dengan militer” untuk beriklan di platform.
“Peristiwa sejak kudeta 1 Februari, termasuk kekerasan mematikan, telah memicu perlunya larangan ini,” kata raksasa media sosial itu dalam sebuah pernyataan, dilansir Arab News, Jumat (26/2/2021).
“Kami percaya risiko mengizinkan Tatmadaw di Facebook dan Instagram terlalu besar,” tambahnya, menggunakan nama Myanmar untuk angkatan bersenjata negara itu.
Junta terus meningkatkan penggunaan kekuatannya melawan kampanye pembangkangan sipil yang besar dan sebagian besar damai yang menuntut para pemimpin militer Myanmar melepaskan kekuasaan.
Tiga pengunjuk rasa anti-kudeta tewas dalam demonstrasi, sementara seorang pria yang berpatroli di lingkungan Yangon melawan penangkapan malam juga ditembak mati.
Facebook mengatakan larangannya dimaksudkan untuk mencegah para jenderal Myanmar menyalahgunakan platform mereka.
Militer telah menggunakan Facebook untuk meningkatkan klaimnya bahwa penipuan pemilih merusak pemilu November lalu setelah partai pemimpin sipil yang digulingkan Aung San Suu Kyi menang telak.
Sejak merebut kekuasaan, junta telah menangkap ratusan pengunjuk rasa anti-kudeta, memerintahkan pemadaman Internet setiap malam dan melarang platform media sosial – termasuk Facebook – dalam upaya untuk memadamkan perlawanan.
Baca Juga: AS Akan Jatuhkan Sanksi Bagi yang Bertanggung Jawab atas Kudeta Militer Myanmar
Pengumuman itu mengikuti keputusan Facebook sebelumnya untuk memulai halaman yang dijalankan oleh layanan informasi “True News” rezim setelah raksasa teknologi itu menuduhnya menghasut kekerasan.
Halaman kantor pemerintah yang sekarang dijalankan oleh junta tetap tidak terpengaruh.
“Larangan ini tidak mencakup kementerian dan lembaga pemerintah yang terlibat dalam penyediaan layanan publik yang penting,” kata perusahaan itu.
Dalam beberapa tahun terakhir, ratusan halaman yang terkait dengan tentara telah diblokir oleh Facebook setelah raksasa media sosial itu mendapat kecaman keras karena tanggapannya yang tidak efektif terhadap posting jahat di negara itu.
Kepala Junta Min Aung Hlaing dan petinggi lainnya di-boot dari platform pada tahun 2018, setahun setelah tindakan keras yang dipimpin militer memaksa sekitar 750.000 anggota komunitas Muslim Rohingya melarikan diri ke negara tetangga Bangladesh.
Facebook mengakui tahun itu gagal berbuat cukup untuk mencegah hasutan kekerasan di Myanmar.
“Kami bisa dan harus berbuat lebih banyak,” tegas eksekutif Facebook Alex Warofka saat itu.
