Jakarta, Muslim Obsession – Calon wakil presiden (Cawapres) Gibran Rakabuming Raka mengaku tak mau ambil pusing dengan tidak adanya debat khusus cawapres. Ia mengatakan akan mengikuti keputusan KPU terkait debat capres-cawapres pada Pilpres 2024.
“Iya saya mengikuti keputusan KPU,” kata Gibran di Solo, Jawa Tengah, Sabtu (2/12/2023).
Debat Pilpres 2024 yang diadakan sebanyak lima kali ini, menggunakan format dengan dihadiri oleh capres-cawapres. Berbeda dengan Pilpres 2019, format debat kali ini tak ada secara khusus menampilkan cawapres.
Dengan format yang berbeda itu muncul narasi putra sulung Presiden Jokowi takut debat antar cawapres. Gibran mempersilakan beropini terkait itu. “Ya silakan, ya. Silakan beropini,” kata suami Selvi Ananda.
Debat capres-cawapres perdana akan dilaksanakan di Jakarta pada Selasa (12/12/2023) mendatang. Dia tidak menjelaskan secara detail apakah dirinya akan mengambil cuti atau tidak untuk mengikuti debat capres-cawapres.
“Nanti ya,” terang Gibran yang menjabat Wali Kota Solo.
Sebelumnya, KPU mengungkap alasan mengubah format debat capres-cawapres berbeda dari Pilpres 2019. Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari menjelaskan bahwa ketentuan itu diterapkan supaya pemilih dapat melihat sejauh mana kerja sama masing-masing capres-cawapres.
“Sehingga, kemudian supaya publik makin yakin lah teamwork (kerja sama) antara capres dan cawapres dalam penampilan di debat,” kata Hasyim kepada wartawan, Kamis (30/11/2023).
Komisioner KPU RI, Idham Holik membantah pihaknya meniadakan debat capres maupun debat cawapres. Sebab, debat khusus capres dan cawapres merupakan regulasi yang diatur langsung oleh Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu) melalui Pasal 277.
Dalam pedoman teknis yang dibuat KPU, yaitu Keputusan KPU Nomor 1621 Tahun 2023, lembaga penyelenggara pemilu itu juga mengatur bahwa debat capres-cawapres dihadiri capres dan cawapres.
“Jadi, kalau ada isu-isu di luaran bahwa tidak ada debat kampanye, debat pasangan calon presiden dan wakil presiden di masa kampanye, saya pikir itu bisa misinformasi dan bahkan bisa mengarah disinformasi,” kata Idham, Jumat.
