Jakarta, Muslim Obsession – Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla mengaku sepakat dengan calon presiden (capres) Ganjar Pranowo yang memberi nilai jeblok untuk penegakan hukum di masa Presiden Joko Widodo.
“Soal hukum ini ya seperti dikatakan, kalau di Makassar saya baca, Pak Ganjar mengatakan (memberi nilai) 5 gitu kan. Ya saya kira Anda juga mungkin sependapat itu, terutama karena suasana terakhir ini kan. Ini yang menentukan bangsa ke depan, sangat penting sekali,” kata JK usai bertemu dengan Ganjar di kediamannya, Minggu (19/11).
JK menyampaikan dirinya ingin bangsa dan negara ini aman hingga tujuan untuk mencapai Indonesia Emas 2045 bisa terwujud.
Kendati demikian, JK mengingatkan untuk bisa mewujudkan Indonesia Emas 2045 ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi.
“Kita ingin menjaga bangsa negara ini aman ke depan mencapai tahun 2045 seperti diinginkan Pak Jokowi, tetapi syaratnya ialah berlaku adil, berlaku netral, begitu tidak, maka bangsa ini akan mengalami masalah,” tutur dia.
Sebelumnya, Ganjar memberikan nilai 5 dari skala penilaian 1 hingga 10 setelah menjawab pertanyaan dari pemantik dialog Prof Zainal Arifin Muchtar dari UGM tentang berapa rapor pemerintah Joko Widodo.
“Dengan adanya kasus di MK nilainya jeblok. Karena dengan kejadian itu, persepsi publik hari ini jadi berbeda, yang kemarin kelihatan tegas, hari ini dengan kejadian-kejadian terakhir jadi tidak demikian. Maka, nilainya jeblok,” kata Ganjar di acara sarasehan nasional IKA UNM, Sabtu (18/11).
Bahkan, Ganjar mengaku baju warna hitam yang dikenakannya merupakan simbol dari jebloknya penegakan hukum di negara ini.
“Iya pilihan baju hitam melihat konstruksi Indonesia sekarang ini,” ujarnya.
Tak hanya itu, Ganjar juga menilai jika penegakan hukum di Indonesia yang sebelumnya disebut punya nilai antara 7 hingga 8, namun saat ini turun dan berkurang dari angka sebelumnya.
“Faktor yang membuatnya turun adalah adanya rekayasa dan intervensi,” ujarnya.
Capres usungan PDIP ini pun mengklaim jika dirinya terpilih sebagai presiden nantinya akan berupaya membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap proses penegakan hukum di Indonesia.
“Ketika kewenangan itu ada dan diberikan kepada seorang pemimpin yang kemudian bikin arusnya itu balik. Dukungan kedua adalah kolaborasi dengan kondisi sosiologi di masyarakat,” tutur dia.
