Bandung, Muslim Obsession – Pemerintah Provinsi Jawa Barat mendukung sepenuhnya apa yang menjadi rekomendasi Majelis Ulama Indonesia (MUI) agar Ponpes Al-Zaytun di Indramayu, Jawa Barat ditutup.
“Pesantrennya direkomendasi memang untuk dibekukan atau dibubarkan,” kata Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil saat diwawancarai di Gedung Sate, Bandung, Senin (3/7/2023).
Namun Ridwan Kamil meminta agar penutupan Ponpes Al-Zaytun harus dilakukan dengan bijak, terutama memikirkan nasib para santri. Jangan sampai mereka dikorbankan, tidak mendapat hak pendidikan.
“Tetapi harus secara bijak memberi solusi agar ribuan anak yang sudah berstatus murid atau santri di sana, bisa diberikan solusi pendidikan seadil-adilnya,” jelas pria yang akrab disapa Kang Emil itu.
“Jadi penyelesaian Al-Zaytun tidak boleh mengorbankan hak pendidikan dari anak-anak Jabar yang memang sudah terlanjur bersekolah di sana,” tegasnya menambahkan.
Selain itu, Kang Emil juga menerangkan beberapa aset dari Ponpes Al-Zaytun yang dianggap ilegal juga harus dibekukan oleh pemerintah. Namun, perlu juga dipikirkan soal pengalihan aset-aset termasuk lahan seluas 1.200 hektare.
“Pembekuan pembubaran juga bisa kita lakukan, tapi menunggu kajian dialihkannya ke siapa, aset yang 1.200 hektar juga seperti apa, tentu harus dipikirkan. Tapi semua akan dilakukan dalam konteks secepatnya,” ujar Kang Emil.
Dia menerangkan, Pemprov Jabar telah menjalankan tugas sesuai tupoksi dalam hal ini terkait menjaga kondusifitas daerah. Dia memastikan, tindakan tegas sedang dilakukan pemerintah kepada Al-Zaytun.
“Langkahnya sudah sesuai dengan tupoksi, kita fokus di kondusifitas sosial masyarakat termasuk, menyampaikan yang saya sampaikan supaya masyarakat tenang, forum ulama juga tenang bahwa, tindakan tegas sedang berlangsung,” tandasnya.
Sebelumnya, Sekretaris MUI Jabar Rafani Akhyar mengatakan pihaknya sudah mengusulkan sejumlah rekomendasi melalui tim investigasi bentukan Pemprov Jabar. Salah satunya merekomendasikan Al-Zaytun ditutup jika memang melanggar aturan maupun norma beragama.
“Pada saat Menko Polhukam menyampaikan pernyataannya soal Al-Zaytun, itu sebetulnya rekomendasi kami dari tim investigasi yang dibawa oleh pak gubernur (Ridwan Kamil). Salah satu rekomendasinya iya itu (penutupan Al-Zaytun),” kata Rafani, Sabtu (1/7/2023).
Rafani mengungkapkan salah satu rekomendasi dari Tim Investigasi Jabar itu diusulkan agar Al-Zaytun di bawah kepemimpinan Panji Gumilang tak lagi membuat kontroversi. Sebab dia mengkhawatirkan Al-Zaytun malah akan terus membuat kegaduhan ke publik.
“Karena paling tidak, kami khawatir kontroversi dia jalan terus dan makin mengundang kegaduhan. Komponen masyarakat kan terus akan melakukan demo, nah jadi bagi kami ini sudah mulai konkret akan ditindaklanjuti pemerintah pusat,” ucapnya. (Al)
