Jakarta, Muslim Obsession – Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menegaskan, hingga saat ini kawasan Monumen Nasional (Monas) belum diziinkan dibuka untuk umum. Termasuk di antaranya rencana kegiatan reuni Persaudaraan Alumni (PA) 212.
“Reuni 212 sampai hari ini kami belum menerima surat atau aduan atau proposal, dan perlu diketahui kalau tempatnya di Monas belum dimungkinkan, karena Monas termasuk tempat atau unit kegiatan yang memang belum dibuka,” kata Ariza seperti dikutip dari tayangan KompasTV, Senin (16/11/2020).
Dia menegaskan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak memperkenankan adanya kegiatan yang menghadirkan banyak orang dan menimbulkan keramaian. Sebab, kasus Corona di Jakarta masih terbilang tinggi.
“Dan juga kegiatan-kegiatan yang menghadirkan orang dalam jumlah banyak dan menimbulkan kerumunan tentu tidak kami perkenankan,” tutur Ariza.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) DKI Jakarta Taufan Bakri sebelumnya mengatakan hingga saat ini kawasan Monas belum bisa dibuka. Sebab, Jakarta masih menerapkan pembatasan sosial berskala besar ( PSBB) transisi.
Taufan mengaku, dia belum menerima perintah lain terkait acara tersebut. Menurut Taufan, pergub mengenai PSBB menjadi pedomannya untuk kembali membuka kawasan Monas dan Kota Tua.
Dengan demikian untuk sementara ini, seluruh kegiatan yang rencananya akan diadakan di lokasi tersebut belum bisa diwujudkan, termasuk untuk reuni Persaudaraan Alumni (PA) 212.
Sementara Ketua PA 212 Slamet Ma’arif sebelumnya mengatakan, menurut rencana, reuni PA 212 digelar di kawasan Monas karena aksi pada 2016 juga dilaksanakan di sana.
Oleh karena itu, PA 212 belum berencana menggunakan lokasi lain dan masih berniat menggelar reuni di kawasan Monas, seperti perhelatan tahun-tahun sebelumnya.
“Kan memang setiap tahun di Monas. (Aksi) 212 tahun 2016 juga kan kejadiannya di Monas, masak mau di Ancol reuninya,” kata Slamet.
Menurut dia, PA 212 sudah mengajukan surat izin penggunaan kawasan Monas untuk menggelar reuni tahunan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Surat tersebut sudah dilayangkan tiga bulan lalu dan masih menunggu jawaban dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. (Albar)
