Jakarta, Muslim Obsession – Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengatakan, pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) berkemungkinan akan tercatat dalam sejarah dimana PPP tidak lolos ke Senayan di masa pemerintahannya.
Ia menyebut betapa derasnya operasi politik yang menyasar partai-partai pengusung pasangan capres dan cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
Hasto mengatakan operasi politik dimulai saat Presiden Jokowi melakukan penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power dengan mengubah hukum di Mahkamah Konstitusi (MK) demi meloloskan putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, lewat pendekatan kekeluargaan.
Diketahui, Anwar Usman yang merupakan adik ipar Jokowi yang juga ketua MK saat itu, mengabulkan sebagian permohonan uji materi terkait batas usia capres dan cawapres yang terdapat dalam pasal 169 huruf q Undang-Undang Pemilu.
Sejak saat itu, menurut Hasto, tekanan, intimidasi hingga kecurangan untuk mengecilkan partai pendukung Ganjar-Mahfud terus bergulir.
Menurutnya, perolehan suara PPP di Pemilu 2024, tidak lepas dari tanggung jawab Presiden Jokowi.
“Kami memberikan solidaritas tertinggi karena kami tidak ingin menghilangkan partai Ka’bah (PPP). Tetapi mungkin Pak Jokowi nanti tercatat sebagai seorang presiden yang memiliki legacy (warisan, red) menghilangkan PPP dalam sejarah republik ini,” ujar Hasto dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (25/3/2024).
Dia menambahkan, PPP punya sejarah panjang, bahkan jauh sebelum kemerdekaan Indonesia. Sejarah PPP di lembaga legislatif sudah dimulai sejak era Orde Baru dan baru pada Pemilu 2024 tidak lolos ambang batas parlemen 4 persen.
“Ini operasi politik yang luar biasa yang tidak bisa diterima lagi dengan norma dan etika. Karena ketika ambisi kekuasaan mampu mengalahkan etika, moral, dan menghilangkan supremasi hukum yang ada sisi-sisi gelap kekuasan,” ujar Hasto.
