Jakarta, Muslim Obsession – Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri melontarkan kritik tajam terhadap rencana pembentukan komando daerah militer (kodam) di setiap provinsi.
Saat ini, Markas Besar Angkatan Darat (Mabesad) baru memiliki 15 kodam. Dengan total 38 provinsi di Indonesia maka akan terbentuk 23 kodam baru.
Adapun Mabesad tidak benar-benar membangun kodam baru. Mereka memilih menaikkan komando resor militer (korem) tipe A yang sudah ada di ibu kota provinsi untuk diubah menjadi kodam.
Atas kebijakan itu, Megawati mengkritik langkah Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman yang bakal membangun Kodam di semua provinsi dan telah disetujui Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto.
Megawati meminta kebijakan itu di stop karena tidak urgen, sekaligus tidak efisien karena tidak ada perang. Membangun kodam disebut hanya akal-akal yang bisa memperkaya diri sendiri.
“Kalau Angkatan Darat mau bikin lagi kodam, itu saya suka inget kodam mau dibuat di setiap tempat. Ini gak ada perang, apa kita mau perang? Kan enggak, gimana caranya hindari perang. Sudah jangan mau-maunya sendiri, memperkaya sendiri, udah berhenti dah,” kata Megawati saat berpidato di gedung Lemhannas, Jakarta Pusat, Sabtu (20/5/2023).
Megawati pun menegaskan, pendapatnya itu berdasarkan pemikiran yang bersandar atas realitas di lapangan dan analisis objektif. Karena itu, jika Indonesia mau perang dengan negara lain, yang berhadapan duluan bukan prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD). Atas dasar itu, ia menggugat keputusan Jenderal Dudung membangun kodam baru.
“Saya sampai bilang ke Pak Dudung, sebenere mau opo to Pak, saya sampai bilang begini Pak, kalau kita umpamanya mau ada serangan ya, belum masuk tuh, apa itu kapal laut, apa itu pesawat, yang maju dulu siapa? Emangnya Angkatan Darat? Ya enggaklah. Jangan saya sampai dibenci Angkatan Darat, saya ngomong bener, realistis, objektif, telaah,” kata Megawati.
Sebelumnya, Menhan Prabowo merespons adanya usulan agar setiap provinsi memiliki markas kodam. Prabowo menyebut, kebijakan itu masuk dalam rencana garis besar pemerintah.
“Itu rencana garis besar kita. Karena sistem pertahanan kita adalah pertahanan bersama dan rakyat semesta. Jadi kita butuh bersama selalu dengan pemerintah daerah, selalu dengan pemerintah sipil, selalu berdampingan,” kata Prabowo di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Sabtu (11/2/2023).
Prabowo menjelaskan, saat ini baru ada 15 kodam dari total 38 provinsi, termasuk empat daerah otonomi baru (DOB) di Papua. Oleh karena itu, kata eks pangkostrad tersebut, jumlah kodam akan ditambah, seperti keberadaan markas polda di setiap provinsi.
