Jakarta, Muslim Obsession – Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsuddin tidak membenarkan hasil penelitian yang dilakukan Lembaga Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M) bersama Rumah Kebangsaan, yang menyebut ada puluhan masjid di kantor pemerintahan, lembaga negara, dan BUMN di Jakarta terpapar radikalisme.
Hal itu, kata dia, sesuai dengan apa yang ditanggapi Wakil Ketua Dewan Masjid Indonesia, Syafruddin.
“Masalah itu sudah ditanggapi oleh Wakil Ketua Umum DMI, dan juga menjabat sebagai Wakapolri, bahwa soal itu tidak benar, beliau sebagai Wakil Ketua Umum DMI menolak, tidak menerima dan menyalahkan survei itu sebagai informasi tidak benar dan saya ikut menyetujuinya,” katanya di kantor Centre for Dialogue and Cooperation among Civilization (CDCC), Jakarta, Selasa (10/7/2018).
Maka dari itu, Din mengingatkan agar berhati-hati dalam memberikan label atau penilaian, karena hal itu dapat membuat kecemasan yang justru mengganggu kerukunan.
“Begini saja, jika memang ada masjid yang dianggap menyebarkan paham radikal, sebutkan saja masjid mana, di mana, jangan sampai membuat keresahan dan mengganggu kerukunan,” ungkapnya.
Sebagai informasi, Lembaga Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M) dan Rumah Kebangsaan merilis hasil temuannya terkait adanya 41 masjid terpapar radikalisme. Penelitian dilakukan pada 100 masjid yang ada kantor kementerian, kantor lembaga negara dan kantor BUMN yang ada di Jakarta.
Penelitian dilakukan selama satu bulan sejak 29 September hingga 21 Oktober 2017 atau enam bulan pasca pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta, dengan sampel 100 masjid, dengan rincian 35 masjid di kementerian, 28 masjid lembaga negara dan 37 masjid yang ada di lembaga BUMN.
P3M dan Rumah Kebangsaan meneliti khutbah Shalat Jumat serta bahan-bahan bacaan yang ada di masjid tersebut. Setiap masjid didatangi oleh satu orang relawan untuk merekam video dan audio khutbah dan mengambil gambar brosur, buletin dan bahan bacaan lain yang ada di masjid. (Bal)
