Jakarta, Muslim Obsession – Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily meminta Kementerian Agama (Kemenag) segera menyelesaikan teknis pemberangkatan umrah dengan berkoordinasi bersama otoritas Arab Saudi. Ini diperlukan supaya ada kepastian kapan calon jamaah umrah diberangkatkan.
“Umrah sudah mulai dibuka oleh pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Tentu kita harapkan Kemenag segera melakukan pembicaraan dengan Saudi. Terutama dalam hal bagaimana teknisnya dari persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan agar ada kepastian kapan keberangkatan itu dilaksanakan,” kata dia saat di Bandung, Kamis (28/10).
Ace menuturkan, dalam proses penyelenggaraan umrah ini tentu protokol kesehatan harus tetap dijalankan, termasuk soal karantina ketika bepergian ke luar negeri. Ini harus diperhatikan oleh jamaah umrah baik saat di Indonesia maupun di Saudi.
“Karena kita harus tetap waspada terhadap kemungkinan gelombang ketiga dari pandemi Covid-19 ini. Protokol kesehatan harus menjadi hal yang dibicarakan secara teknis dengan pemerintah Arab Saudi,” ujarnya.
Hampir tiga pekan sejak Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengumumkan nota diplomatik Kerajaan Saudi soal umrah, kepastian pemberangkatan belum juga terwujud. Travel umrah pun menyampaikan jamaah mulai gerah dengan ketidakpastian ini.
Pemilik travel Umrah Taqwa Tours Rafiq Jauhari mengatakan belakangan ini jamaah terus-menerus menanyakan ihwal kepastian keberangkatan umrah. Terutama mereka yang telah membayar biaya umrah.
Bahkan ada jamaah yang menganggap Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) itu tidak mau memberangkatkan jamaah setelah dua tahun ditutup. “Mereka mengira pemerintah sudah membuka umrah, tapi travelnya yang tidak kunjung memberangkatkan,” ujarnya.
Konsul Jenderal RI Jeddah Eko Hartono menyampaikan sampai saat ini belum ada kepastian kapan jamaah umrah bisa berangkat. Hal ini karena aspek teknis masih dibahas misalnya terkait sertifikat vaksin dan booster.
Kemenag berupaya tidak ada lagi jamaah yang positif Covid-19 saat tiba di Arab Saudi. Sebab, pada pelaksanaan umrah 1 November 2020 sampai 3 Februari 2021 ditemukan 125 dokumen yang menyatakan negatif Covid-19, tapi ternyata saat berada di Arab Saudi, jamaah umrah tersebut dinyatakan positif.
“Belajar dari pelaksanaan umrah tahun lalu (1 November 2020 sampai dengan 3 Februari) maka Kemenag telah mengadakan FGD dengan delapan asosiasi PPIU/PIHK dan menyepakati rencana pelaksanaan umrah di tahap awal di era pandemi saat ini dilakukan dengan satu pintu,” kata Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Kemenag Nur Arifin. (Albar)
