Jakarta, Muslim Obsession – Ketua Umum Parmusi (Persaudaraan Muslimin Indonesia) H. Usamah Hisyam mengapresiasi Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menginstruksikan perbankan untuk memberi perhatian dan upaya serius mendukung pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Salah satu caranya adalah dengan memberikan akses permodalan bagi pelaku UMKM dan prioritas agar kesenjangan semakin kecil. Instruksi itu dikemukakan Presiden Jokowi saat membuka membuka Indonesia Banking Expo (Ibex) 2019 pada 6 November lalu.
“Instruksi Presiden ini angin segar bagi pengusaha UMKM. Parmusi sebagai Ormas Islam yang terjun langsung mengawal kemandirian ekonomi umat tentu saja sangat mendukung,” kata Usamah di Jakarta, Kamis (14/11/2019).
Usamah menegaskan, upaya menggerakkan perekonomian umat ini telah dilakukan Parmusi melalui Safari Dakwah yang dilakukan sejak pertengahan tahun ini, baik di Sumatra maupun Indonesia bagian timur.
Safari Dakwah antara lain dilaksanakan untuk mendukung terwujudnya Desa Madani sebagai manhaj dakwah Parmusi yang salah satu pilarnya adalah membangun kemandirian ekonomi umat melalui bidang pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan serta program Satu Keluarga Satu Produk (SKSP).
Namun Usamah mengaku dirinya menemukan realitas dimana warga di semua daerah yang dikunjunginya tak memiliki modal kerja untuk menggarap lahan-lahannya. Di sisi lain mereka pun tidak memiliki akses lembaga keuangan. Kalau pun ada, sambung Usamah, untuk mendapatkan modal kerja dibutuhkan persyaratan yang sangat ketat.
“Parmusi pernah menyampaikan kepada pemerintah agar perbankan memberikan atensi terhadap upaya pemberdayaan ekonomi rakyat. Oleh sebab itu instruksi Presiden kepada perbankan untuk memperhatikan pelaku UMKM ini sangat tepat serta patut didukung dan diapresiasi,” ujar Usamah.
Nantinya bila perbankan mengikuti instruksi Presiden tersebut, Usamah meyakini bahwa pertumbuhan ekonomi nasional akan meningkat di atas 5 persen.
Selain itu, kata Usamah, pemerintah hendaknya mengubah strategi penggarapan proyek-proyek APBN tidak hanya dilaksanakan oleh BUMN, tetapi juga melibatkan peran swasta nasional agar peredaran uang dapat menjangkau masyarakat luas.
“Mengatur strategi pembangunan ekonomi ini sangat penting dalam situasi ekonomi global yang melemah, agar peredaran uang semakin merata,” tegasnya.
Saat ini Parmusi memiliki lebih dari 30 Desa Madani yang tersebar di beberapa daerah di Tanah Air. Jumlah ini akan bertambah, mengingat Parmusi menargetkan satu Desa Madani di setiap kabupaten/kota di seluruh Indonesia pada 2020.
Untuk permodalan Desa Madani, Parmusi menggandeng salah satu bank syariah nasional dengan sistem pembiayaan lunak.
Presiden dan Wapres Sepakat Dorong UMKM
Sebelumnya, di hadapan para pimpinan lembaga perbankan yang hadir pada pembukaan Indonesia Banking Expo (Ibex) 2019, Presiden Jokowi mengimbau perbankan untuk lebih memberikan perhatian dan upaya serius untuk meningkatkan akses masyarakat mendapatkan kredit usaha mikro dan kecil.
“Saya mengajak untuk lebih memberikan perhatian dan upaya serius untuk mendukung inklusi dan literasi keuangan serta meningkatkan akses masyarakat untuk mendapatkan kredit usaha mikro dan kecil, disaat yang bersamaan juga meningkatkan likuidatas di dalam negeri,” ujar Presiden Jokowi.
Presiden menilai, di tengah melambatnya pertumbuhan ekonomi dunia, perbankan harus mendorong penyaluran kredit kepada pelaku usaha mikro dan kecil. Caranya dengan memberikan prioritas kepada pelaku usaha mikro dan kecil agar gap kesenjangan bisa diperkecil dan mendorong perekenomian di bawah.
Selain itu, ia juga mengimbau perbankan lebih kontributif meningkatkan kelas pengusaha, dari mikro menjadi kecil, lalu menengah kemudian didorong menjadi pengusaha tingkat atas. Demikian juga dari pengusaha lokal ditingkatkan menjadi pengusaha nasional, kemudian jadi pengusaha yang bergerak di global market.
“Untuk itu saya mengajak jangan hanya membiayai yang besar saja juga jangan membiayai yang itu-itu saja. Juga jangan berkantor di Jakarta saja, buka cabang di Wamena. Jangan enggan turun ke bawah. Sekali lagi berikan hati kita pada yang kecil-kecil, pada yang mikro. Jangan enggak mau capai untuk mengawal yang kecil,” tegas Presiden.
Mengamini imbauan Presiden Jokowi, Wakil Presiden KH. Ma’ruf Amin juga sepakat agar akses permodalan bagi pelaku UMKM ditopang perbankan. Wapres bahkan menyebut akses pemodalan yang terbatas menjadi salah satu hambatan para pelaku usaha usaha mikro dan kecil (UMK).
Untuk menyiasatinya, kata Wapres, fokus yang perlu dilakukan dalam pengembangan UMK antara lain dengan memperbaiki lembaga keuangan yang ramah kepada UMK. “Perlu ada perbaikan lembaga keuangan, baik lembaga keuangan berbasis bank maupun mikro agar dapat memudahkan bagi UMK untuk memperoleh pembiayaan,” ungkap Wapres ketika menutup Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dengan Forkompinda di SICC, Bogor, Rabu (13/11).
Selain akses permodalan, jelas Wapres, ada dua hal lainnya yang menjadi hambatan pengembangan UMK, yakni rumitnya pengurusan izin atau regulasi dan peningkatan kapasitas UMK.
Padahal saat ini UMK menjadi salah satu ujung tombak pemberdayaan masyarakat untuk menanggulangi kemiskinan di Indonesia. Apalagi jumlah UMK di Indonesia lumayan besar, yakni 98,7 persen dari seluruh unit usaha dan menyerap sekitar 75,3 persen dari jumlah pekerja secara keseluruhan.
Oleh sebab itu, perbankan nasional harus melaksanakan instruksi Presiden dan Wapres untuk menopang UMKM sebagai bagian upaya memecahkan permasalahan nasional, yakni kemiskinan. (Fath)
