Purwokerto, Muslim Obsession – Ketua PP Muhammadiyah Haedar Nashir menegaskan Muhammadiyah harus memberikan koreksi pada pemerintah dan kepolisian dalam hal maraknya tuduhan radikalisme dan ekstremisme dalam Islam.
Menurutnya, umat Islam bukanlah duri dalam kehidupan berbangsa. Sebaliknya, umat Islam merupakan pilar penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.
Demikian ditegaskan Haedar saat menghadiri peresmian nama jalan KH Achmad Dahlan di depan kampus Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Ahad (19/1/2020).
Pernyataan Haedar terkait banyaknya pejabat yang melontarkan kata-kata radikalisme belakangan ini. Meski tidak secara eksplisit, Haedar menyebutkan, konteks radikalisme itu seakan-akan hanya ada pada umat Islam.
“Adanya sebutan pegawai BUMN banyak yang terpapar, masjid terpapar, bahkan anak PAUD juga disebut terpapar radikalisme, itu arahnya jelas ke radikalisme Islam,” sebutnya.
Ia mengatakan bahwa radikalisme itu ada di setiap tempat, baik dalam bentuk radikalisme primordial (kesukuan), radikalisme paham atau agama, bahkan radikalisme ekonomi.
Haedar memberikan contoh adanya radikalisme separatis saat terjadi peristiwa kekerasan di Papua yang menyebabkan lebih dari 30 jiwa anak bangsa melayang.
“Dalam kejadian itu taka da para pejabat negara yang menyatakan bahwa itu bentuk radikalisme,” ujarnya.
Begitu juga di sektor ekonomi, tambahnya, fakta bahwa hanya ada 1 persen warga negara yang menguasai 55 persen kekayaan Indonesia juga merupakan bentuk radikalisme.
Haedar mengingatkan, landasan pembangunan ekonomi Indonesia merupakan ekonomi Pancasila yang berdasarkan ekonomi kerakyatan dengan asas gotong royong atau kebersamaan.
Ketika ada sekelompok kecil orang yang menguasai kekayaan bangsa sedemikian besar, menurutnya, menjadi bukti adanya ekstremisme.
“Dalam kondisi ini, negara mestinya hadir untuk memecahkan masalah ekstremisme ekonomi karena menjadi ancaman masalah keadilan bagi seluruh rakyat indonesia,” katanya.
Sebagai organisasi massa Islam, kata Haedar, Muhammadiyah berkomitmen untuk menghadapi radikalisme yang mengarah pada bentuk ekstremisme dan kekerasan dalam bentuk apa pun, oleh siapa pun atas nama apa pun.
“Itu menjadi komitmen Muhammadiyah sejak awal organisasi Muhammadiyah didirikan, karena radikalisme dalam bentuk kekerasan dan ekstremisme jelas merugikan hajat hidup manusia, bangsa dan negara,” katanya.
Untuk itu, dia meminta pemerintah agar jangan selalu menganggap umat Islam sebagai obyek yang terpapar radikalisme.
“Jika kondisi ini terus terjadi, tegasnya, umat Islam suatu saat akan merasa teraleniasi dan ini berbahaya,” tandasnya. (Fath)
