Jakarta, Muslim Obsession – Pengamat haji dan umrah Dadi Darmadi tıdak setuju pemerintah ikut menjadi penyelenggara ibadah umrah. Pasalnya, pekerjaan rumah Kementerian Agama dinilai sudah terlalu banyak.
“Penyelenggaraan haji saja masih butuh perbaikan,” terang Dadi kepada Muslim Obsession, Kamis (15/2/2018).
Sebaliknya, peneliti Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini mendorong pemerintah untuk memperkuat regulasi dan pengawasan terhadap biro umrah.
“Ini sama dengan perdagangan. Kita punya kerjasama ekspor dan impor dengan negara lain. Regulasinya yang harus diperketat, jangan semua dikelola negara, biarkan pebisnis-pebisnis untuk ikut,” ujarnya.
Menurut Dadi, banyaknya biro umrah bermasalah tak lepas dari lemahnya regulasi, terlebih pemerintah juga jarang melakukan audit.
“Dalam 5 hingga10 tahun mendatang, umrah semakin populer dan pengaturan terkait hal ini semakin sulit,” katanya.
Dadi mendorong Kemenag untuk melakukan pendataan semua biro umrah, khususnya di daerah. Sebab selama ini berbagai kasus yang menimpa calon jamaah kebanyakan dari daerah.
Salah satunya, kata Dadi, dengan melakukan pendataan online agar masyarakat mengetahui kredibilitas biro umrah dan mencegah terjadinya penelantaran calon jemaah.
“Jadi masyarakat tidak hanya digoda untuk membeli paket murah,” bebernya.
Dadi mengatakan pemerintah memang perlu bekerja keras untuk menyelesaikan persoalan ini. Karena itu, pengetatan regulasi dan perizinan juga harus disertai komitmen penegakan hukum.
“Jika tidak sesuai, cabut izinnya dan tangkap orang-orang yang berkolaborasi, jangan sampai seperti kasus First Travel, kita tidak bisa berbuat apa-apa saat dana masyarakat menguap” jelasnya.
Tugas lain yang bisa dilakukan pemerintah adalah dengan melakukan audit berkala, menyusul banyak kasus uang calon jemaah diputar untuk kegiatan bisnis.
Pemerintah harus mendata berapa banyak calon jemaah yang mendaftar dan berangkat agar mengetahui kualitas layanan biro umrah. “Jika ada yang tidak berangkat, kasih dia grade. Bila perlu turunkan gradenya, jadi ada semacam akreditasi untuk biro umrah,” jelas Dadi.
Dadi juga mengharapkan pemerintah tak mempersulit izin bagi perusahaan yang terpercaya untuk menambah daftar biro umrah berkualitas.
“Daerah-daerah yang gemuk, seperti Sulawesi Selatan, Jawa Timur, Jawa Barat, mungkin perusahaan travelnya harus lebih banyak ketika diberikan izin,” jelasnya. (Iqbal)
