Perjuangan Aktivis ‘Never Ending Goal’
Keadilan sosial sempat menjadi pekerjaan rumah di tahun 80-an hingga 90-an. Di masa itu, muncullah banyak aktivis yang kritis terhadap kekuasaan, terutama dari kaum epistemik kampus (mahasiswa). Para aktivis di zaman itu adalah mereka yang mampu membaca fenomena sosial, ekonomi dan politik secara nyata (real) di lapangan. Mereka melebur dan menyatu dengan masyarakat, baik di desa maupun di kota, terutama orang-orang miskin dan tidak berdaya yang diperlakukan tidak adil atas nama pembangunan (development) dan pertumbuhan (growth). Sehingga pada waktu itu muncul istilah developmentalisme atau pembangunanisme, sebuah obsesi membangun negeri namun dengan bantuan utang luar negeri. Di waktu yang sama, kelas menengah-terdidik tidak diberikan ruang kebebasan mengeluarkan pendapat.
Hari ini, agaknya perjuangan veteran aktivis 80-an hingga 90-an belum usia (dan memang perjuangan tidak akan pernah berhenti). Sejak era reformasi, rupanya masih banyak bermunculan ketidakadilan sosial gaya baru. Indikatornya, kita masih melihat bagaimana negara nyaris tidak berdaya dalam mengendalikan kekuatan kapitalisme global, sehingga pembangunan yang ada hanya mempelebar jurang antara si kaya dan si miskin. Secara kuantitatif, Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan bahwa tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia yang diukur oleh gini ratio sampai September 2017 berada di angka 0,391. Hal ini seolah meyakinkan kita bahwa cita-cita keadilan sosial yang diamanahkan oleh Pancasila semakin jauh dari harapan.
Untuk itu, para veteran aktivis 80-an dan 90-an merasa terpanggil kembali untuk berkontribusi dalam melawan ketidakadilan sosial di zaman now. Sejak awal mereka sudah concern terhadap isu-isu pembangunan yang menyejahterakan rakyat. Untuk itu, kekuasaan dan kebijakan negara perlu diwarnai oleh semangat perjuangan dari para aktivis tersebut.
