Jakarta, Muslim Obsession – Sekjen Dewan Masjid Indonesia (DMI) Imam Addaruqtuni mengecap tindakan pemerintah Singapura karena telah menolak kedatangan Ustadz Abdul Somad (UAS). Apa yang dituduhkannya dianggap tak berdasar.
Menurut Imam, UAS bukanlah ustadz biasa yang hanya pandai bicara. Tapi dia dianggap sosok ustadz yang intelek, ceramah yang disampaikan punya nilai dan refrensi yang kuat, tidak asal ngomong. Dia juga menilai, ceramah-ceramah UAS tidak pernah mendiskreditkan pemerintah.
“Hemat saya sejauh ini UAS telah berdakwah dengan baik. Dalam negeri sendiri juga biasa, tidak menghasut, tidak mendiskreditkan pemerintah,” kata Imam saat dihubungi, Jumat (20/5).
Ia lantas menyebutkan bahwa tak sedikit pihak yang menyukai ceramah-ceramah UAS. Bahkan, ia mengklaim ada sejumlah pejabat gemar mendengar ceramah UAS.
“Ceramah UAS punya referensi yang kuat. Berbagai tokoh dan pejabat banyak yang menggemari ceramahnya,” tutur dia.
Imam menambahkan, belakangan ini justru tidak sedikit pendakwah, ustadz, hingga kiai yang memuji-muji tokoh, rezim, atau pejabat publik. Hal ini, kata dia, bisa jadi berekses pada citra stereotip UAS.
Kendati demikian, menurut Imam, terlepas dari itu semua, pemerintah seharusnya bereaksi keras atas penolakan Singapura terhadap UAS.
“Pemerintah atas nama negara dan bangsa mestinya juga menunjukkan tanggung jawab konstitusionalnya, menjelaskan kepada publik tentang kasus ini,” kata Imam.
“Karena di dalam negeri sejauh ini UAS tidak berurusan dengan perkara/pelanggaran hukum,” imbuhnya.
Tidak hanya itu, Imam juga menyebut bahwa kasus yang menimpa UAS merupakan masalah serius, mengingat hubungan Indonesia dan Singapura memiliki kerja sama diplomatik dan merupakan negara tetangga yang serumpun.
“Karena itu, tanpa penjelasan atau nota diplomatik yang jelas, kasus ini dapat dianggap sebagai pelecehan secara terang-terangan, bukan hanya terhadap UAS, terlebih lagi terhadap pemerintah dan negara Republik Indonesia,” tegasnya.
Imam juga mendesak DPR turun tangan terkait hal ini dengan memanggil Duta Besar Singapura untuk Indonesia maupun sebaliknya. Menurut dia, harus ada penjelasan dari dua belah pihak terkait permasalahan ini
“DPR sebagai wakil rakyat atau otoritas pemerintahan negara kita harus segera memanggil Dubes Singapura untuk Indonesia dan juga Dubes kita di Singapura,” kata Imam.
“Penjelasan yang tidak berlandas dari dua Dubes itu bisa mengarah pada persona non grata terhadap Dubes Singapura dan juga recall terhadap Dubes RI untuk Singapura,” pungkasnya. (Albar)
