Jakarta, Muslim Obsession – Ketua Umum Majelis Pimpinan Nasional Forum Ka’bah Membangun, H. Habil Marati mengatakan pernyataan Ketua Umum DPP PPP, Suharso Monoarfa soal pemberian “amplop” untuk para kiai sebagai wujud takzim kepada kiai
“Secara narasi dapat ditafsirkan sebagai tidak patut dan menyakitkan tapi bagi kita yang terbiasa memahami substantif sejatinya Suharso ingin melindungi Kiai dan Pesantren dari subjek hukum KPK baik dalam bentuk gratifikasi maupun pencucian uang,” ujarnya
Suharso, kata Habil bermaksud hormat dan takzim kepada Kiai dan Pesantren yang selama ini terbukti menjadi basis suara PPP tersebut, agar mereka tidak terkena dampak dari aliran uang ilegal.
Menurut Habil, bisa jadi akibat pemberian oleh seseorang atau pejabat terhadap seseorang pendukung PPP bisa menjadi tercemar sebagai mana kita saksikan selama ini KPK mempersoalkan para penerima sumbangan dari pelaku koruptor di jadikan saksi di pengadilan dan ini sebenarnya makna tersirat apa yang disampaikan oleh Suharso di depan KPK.
“Jadi asasnya Suharso melindungi Kiai dan Pesantren agar tidak berbuntut panjang dan terkena pasal pencucian uang,” katanya menanggapi adanya sejumlah pernyataan sikap dari para kiai dan pemilik pesantren yang tidak terima dengan pernyataan Suharso terkait pemberian sejumlah uang yang diberikan kepada para kiai.
Habil mengharapkan agar seluruh kader PPP maupun pengurus partai jangan menangguk di air keruh untuk mempolitisir pernyataan Suharso. Suharso sendiri sudah minta maaf terkait masalah ini. ” ya kita harus memaafkan,” ujarnya.
Menurut Habil banyak kalangan tertentu yang sering mengambil hati para kiai dan ulama secara ikhlas dan sukarela memberikan bantuan atau sumbangan uang.
Padahal bisa jadi uang yang diberikan itu bersumber dari hasil korupsi. Ini lah esensi yang dipertanyakan kepada KPK secara tidak langsung sesungguhnya Suharso ingin memastikan menjaga marwah dan kemuliaan para Kiai dan lembaga pesantren agar jangan para kiai terseret-seret karena dianggap menerima uang hasil korupsi.
“Pada sisi inilah Suharso mengingatkan agar tidak ada kiai yang jadi subyek hukum nantinya,” tegasnya.
Pada bagian lain Habil yang juga mantan anggota DPR RI ini mengingatkan pada jajaran Majelis Syariah DPP PPP untuk menjalankan fungsi dan kewenangannya sebaga lembaga yang memberikan fatwa, pandangan dan kajian.
Karena itu Habil berharap jangan sekali-kali Majelis Syariah melampaui kewenangannya seolah-olah mereka pengurus harian DPP PPP. ” Apapun yang mereka lakukan harus sepengetahuan Ketua Umum PPP, ” tegas Habil Marati. (Al)
