Jakarta, Muslim Obsession – Pemerintah optimistik mampu menurunkan angka kemiskinan ekstrem menjadi nol persen pada tahun 2024. Upaya tersebut dilakukan dengan mengandalkan sejumlah strategi yang tengah dilakukan.
Strategi-strategi dimaksud adalah melalui pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan dan pemberdayaan masyarakat serta pengurangan jumlah kantong-kantong kemiskinan dan diikuti dengan berbagai kebijakan afirmatif baik dari sisi refocusing anggaran, perbaikan data dan pensasaran, serta penguatan pelaksanaan program melalui pendekatan konvergensi.
“Dengan pendekatan konvergensi ini, maka dipastikan rumah tangga miskin tidak hanya menerima manfaat dari satu program saja, namun dari beberapa program, sehingga upaya penurunan akan menjadi lebih signifikan,” ujar Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kemenko PMK Nunung Nuryartono saat berbicara dalam Deputy Meet The Press di Kantor Kemenko PMK Jakarta yang digelar Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Rabu (23/8/2023).
Agenda tersebut menjadi sarana diskusi antara para pemangku kepentingan dengan wartawan terkait strategi dan kebijakan apa saja yang telah dilakukan untuk menangani berbagai isu prioritas khususnya terkait kemiskinan ekstrem, stunting, dan pendidikan vokasi yang ditangani oleh Kemenko PMK.
Sejalan dengan itu, dalam laporannya bertajuk Indonesia Poverty Assessment, Bank Dunia menyatakan bahwa Indonesia telah mencapai hasil yang mengesankan dalam pengentasan kemiskinan ekstrem.
Dalam Pidato Nota Keuangan dan RAPBN 2024 tanggal 16 Agustus 2023, Presiden Jokowi menegaskan bahwa kemiskinan ekstrem pada Maret 2023, menjadi 1,12% dari 2,04% Maret 2022 atau turun sekitar 0,92%.
Lebih lanjut, permasalahan kemiskinan ekstrem juga beririsan dengan prevalensi angka stunting di Indonesia. Hal tersebut juga menjadi isu prioritas yang harus di selesaikan.
Presiden telah menargetkan prevalensi angka stunting di Indonesia pada tahun 2024 sebesar 14 persen. Menurut Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan Y. B. Satya Sananugraha berbagai upaya yang telah dilakukan dalam mencapai target tersebut.
“Salah satu cara yang kami lakukan dengan mengajak perusahaan tambang yang ada di Indonesia paling tidak CSRnya itu digunakan untuk percepatan penurunan stunting minimal di sekitar wilayah perusahaannya,” Jelasnya.
Selain itu, penggalakan program Bapak Asuh Anak Stunting bagi ASN dan anggota Forkopimda untuk terlibat membantu pemenuhan gizi anak-anak stunting di wilayahnya masing-masing.
Menurut Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama Warsito mengatakan bahwa sejatinya antara kemiskinan dan pendidikan bagaikan ayam dan telur. Maka dari itu, pemerintah berusaha memotong rantai permasalahan angka kemiskinan melalui jenjang pendidikan.
“Melalui Perpres Revitalisasi Vokasi bapak Presiden berusaha untuk memotong rantai kemiskinan melalui penanganan pengangguran dalam hal ini tidak ingin adanya lulus kejuruan yang nganggur,”
Hal tersebut sebagai wujud komitmen bersama antara pemerintah, dunia pendidikan, dunia usaha, dan dunia industri dalam menciptakan lapangan kerja bagi seluruh lulusan pendidikan di Indonesia. (Fath)
