Jakarta, Muslim Obsession – Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jabar meminta pemerintah segara menutup Ponpes Al-Zaytun di Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu.
Penutupan dilakukan jika Ponpes Al-Zaytun dan pimpinannya Panji Gumilang melakukan pelanggaran berat, mengajarkan pemahaman menyimpang dan sesat.
“Iya (meminta Ponpes Al-Zaytun ditutup jika terbukti melakukan pelanggaran). Betul seperti itu (rekomendasi penutupan),” kata Sekretaris MUI Jabar Rafani Achyar, Sabtu (1/7/2023).
Rafani Achyar menyatakan, rekomendasi yang disampaikan tim investigasi bentukan Gubernur Jabar Ridwan Kamil, terkait sejumlah aspek. “Terkait pemahaman agama, tindak pidana, dan administrasi penyelenggaraan sistem pendidikan,” ujar Rafani Achyar.
Sekretaris MUI Jabar berharap pemerintah pusat segera menuntaskan polemik dan kontroversi di Ponpes Al Zaytun termasuk pimpinannya Panji Gumilang. Tindakan tegas dan segera harus dilakukan unjuk menjaga kondusivitas di Jawa Barat dan Indonesia.
“Rekomendasi kami jelas, meminta pemerintah segera menangani secara konkret apa pun pelanggaran di Al-Zaytun,” tutur Sekretaris MUI Jabar.
Diberitakan sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD memanggil Panji Gumilang, pimpinan Ponpes Al-Zaytun, Senin (3/7/2023). Menyikapi pemanggilan itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jabar menyerahkan data dan fakta terkait polemik dan kontroversi Panji Gumilang dan Al-Zaytun.
“Pak Menko (Menko Polhukam Mahfud MD) merespons. Ada informasi, Panji Gumilang dipanggil hari Senin (3/7/2023),” kata Sekretaris MUI Jabar Rafani Achyar di Lapangan Gasibu Bandung, Sabtu (1/7/2023).
Rafani Achyar menyatakan, tim investigasi yang dibentuk Gubernur Jabar Ridwan Kamil menyerahkan data dan fakta terkait polemik dan kontroversi pondok pesantren yang berlokasi di Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu itu.
Data dan fakta hasil pendalaman tim investigasi, ujar Rafani, jadi salah satu acuan pemerintah dalam menentukan nasib Ponpes Al-Zaytun dan pimpinannya Panji Gumilang.
“Alhamdulillah rekomendasi tim diterima pak Gubernur. Kemudian Pak gubernur menyampaikan ke Menko Polhukam,” ujar Rafani Achyar.
Sekretaris MUI Jabar berharap polemik dan kontroversi Ponpes Al-Zaytun segera berakhir untuk menjaga kondusivitas Jawa Barat. Jika masalah itu tak segera dituntaskan, bakal berdampak terganggunya kondusivitas Jabar menjelang Pemilu 2024 karena memicu gelombang unjuk rasa masyarakat.
“Kalau dibiarkan, kami khawatir kontroversi semakin mengundang kegaduhan. Komponen masyarakat akan terus melakukan demo. Kami gembira penanganan masalah ini mulai konkret dan ditindaklanjuti pemerintah. Kita tunggu nanti hari Senin,” tutur Sekretaris MUI Jabar.
