Jakarta, Muslim Obsession – Sebagai institusi negara, Komjen Listyo Sigit Prabowo menyatakan, Polri ke depan tidak boleh jadi alat kekuasaan. Sebab, Polri bukan alat pemerintah, tapi alat negara.
Hal itu disampaikan Sigit dalam uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper) calon Kapolri di Komisi III DPR RI, Rabu (20/1). “Polri juga tidak boleh menjadi alat kekuasaan karena sejatinya polri adalah alat negara,” ujar dia.
Jenderal bintang tiga ini mengatakan, setiap tindakan Polri harus demi mendukung kemajuan Indonesia dalam bingkai NKRI. Selain itu, Sigit menegaskan akan menjamin hukum yang adil bagi semua kalangan.
“Sebagai contoh ke depan tidak boleh lagi ada hukum hanya tajam ke bawah tapi tumpul ke atas, tidak boleh ada kasus nenek Minah yang mencuri kakao kemudian diproses hukum karena hanya untuk mewujudkan kepastian hukum,” ujarnya.
Ia memastikan, tidak boleh lagi ada kasus yang tetap dilanjutkan hanya untuk menjamin kepastian hukum, namun mengabaikan sisi humanis.
“Penegakan hukum harus dilakukan secara tegas, namun humanis. Saat ini masyarakat perlu penegakan hukum yang menegakkan rasa keadilan, bukan penegakan hukum bukan dalam rangka untuk kepastian hukum,” (Albar)
