Jakarta, Muslim Obsession – Presiden Joko Widodo atau Jokowi memastikan bahwa program bantuan sosial atau bansos akan terus digelontorkan bagi warga yang membutuhkan. Namun penyaluran bansos tersebut tepat sasaran.
“Mengenai bantuan sosial perlu saya ingatkan, harus diteruskan dan dipantau agar tepat sasaran,” ujar Jokowi saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Selasa, 9 Januari 2024.
Jokowi lalu meminta kementerian dan lembaga terkait memastikan distribusi bantuan sosial, termasuk bantuan pangan, bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), dan bantuan langsung tunai, tepat sasaran.
Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana pekan lalu telah memastikan bahwa program bantuan sosial tetap digulirkan. Hal ini untuk membantu keluarga miskin yang sedang menghadapi situasi sulit akibat kenaikan harga bahan pokok.
“Tujuan utama bansos adalah sebagai bantalan atau perlindungan sosial agar masyarakat atau keluarga miskin mampu bertahan menghadapi tekanan kenaikan harga pangan sebagai dampak El Nino maupun gangguan rantai pasok yang berdampak pada kenaikan harga pangan global,” kata Ari lewat pesan singkat.
Ari juga menegaskan bahwa penyaluran bantuan sosial adalah program afirmasi dari pemerintah untuk rakyat yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan telah disetujui bersama oleh pemerintah dan DPR.
“Jadi, tidak ada hubungannya dengan proses pemilu,” ucap Ari.
Lebih jauh, Ari menjelaskan bahwa sasaran program bansos sudah jelas, ada data nama dan alamatnya. Penyaluran bantuan sosial juga melibatkan pemerintah pusat hingga pemerintah desa.
“Pelaksanaan di lapangan juga terbuka untuk diawasi oleh berbagai pihak. Bahkan, pemerintah mendorong konvergensi program agar berbagai pihak, termasuk kalangan non-pemerintah, terlibat dalam program penanggulangan kemiskinan,” tutur Ari.
Sebelumnya, Tim Pemenangan Nasional (TPN) calon presiden dan calon wakil presiden Ganjar Pranowo dan Mohammad Mahfud MD sempat dikritik oleh Tim Kampanye Nasional (TKN) calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming. Kritik itu dilayangkan karena Capres dan Cawapres nomor urut tiga itu mengusulkan penundaan pembagian bantuan sosial selama Pemilu 2024.
Meski begitu, Deputi Bidang Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis, membantah telah mengusulkan penghentian pembagian bansos sampai pemilihan presiden tahun 2024 selesai.
