Jakarta, Muslim Obsession – Yenny Wahid membalas sindiran terhadap Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Sebelumnya Cak Imin meminta Yenny Wahid untuk tidak ikut campur urusan internal PKB, karena ia bukanlah kader PKB.
Yenny diminta Cak Imin untuk fokus mengurus partainya sendiri yang disebut sebagai partai gagal. Ia pun membalas dengan kritikkan yang pedas, bahwa Cak Imin bisanya hanya mengambil partai orang lain.
“Hahaha inggih Cak. Tapi ndak usah baper to, Cak. Dan memang benar, saya bukan PKB Cak Imin. Saya kan PKB Gus Dur. 😎
Cak Imin juga belum tentu lho bisa bikin partai sendiri.. kan bisanya mengambil partai punya orang lain. Peace, Cak,” ujar Yenny dalam akun Twitternya, Kamis (23/6).
Melalui akun twitter @CakImiNow Cak Imin menegaskan Yenny bukan kader PKB. “Yeni itu bukan PKB, bikin partai sendiri aja gagal lolos, bbrpa kali pemilu nyerang PKB gak ngaruh, PKB malah naik terus suaranya, jadi ngapain ikut – ikut ngatur PKB, hidupin aja partaimu yang gagal itu. PKB sdh aman nyaman kok..” tulis Cak Imin.
Sebelumnya, Yenny menegaskan bahwa dirinya bukanlah kader PKB yang dipimpin Muhaimin Iskandar. Pada tahun 2011, Yenny pernah membentuk Partai Kemakmuran Bangsa Nusantara (PKBN).
“Saya bukan PKB Cak Imin, saya PKB GusDur,” katanya usai menjadi pembicara dalam acara Stadium General bertajuk ‘Antisipasi Gerakan Radikalisme dan Intoleran dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara’ di Kampus IPDN, Jatinangor, Sumedang, Kamis (22/6).
Selain melontarkan pernyataan soal PKB, Yenny juga meminta para politikus untuk tidak memaksakan diri maju di Pilpres 2024. Terutama bagi politikus yang hasil surveinya tidak terlalu baik.
“Kita mengimbau politisi yang surveinya tidak terlalu ngangkat jangan terlalu ngotot (maju Pilpres), yang paling utama ketua umum PKB itu tidak boleh kemudian mengambil posisi bersebrangan dengan NU, kasihan umat di bawah,” kata Yenny.
Menurutnya, Cak Imin saat ini mengambil posisi yang berhadapan langsung dengan Ketua Umum Pengurus Besar NU, KH. Yahya Cholil Staquf. Hal itu tentunya dapat merugikan konstituen NU maupun PKB.
“Itu tentunya dapat merugikan konstituen baik NU maupun PKB, orang NU yang ada di PKB,” katanya. (Al)
