Jakarta, Muslim Obsession – Usamah Hisyam, inisiator pertemuan Persaudaraan Alumni 212 dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut, banyak pihak yang tidak suka jika Presiden Jokowi menerima para ulama alumni 212 di Istana Bogor. Faktanya pertemuan ini kemudian bocor melalui beredarnya foto-foto di media sosial.
“Ini bisa saja ada pihak ketiga yang mengambil dari biro pres kepresidenan lalu menyebarkannya. Kita sempet nanya kepada Mensesneg, ini ada wartawan nggak? Katanya tidak. Pertemuan itu kita juga tidak diperkenankan bawa alat elektronik seperti handphone. Jadi mana mungkin kita yang menyebar sehingga jadi ramai,” ujar Usamah saat mengadakan jumpa pers di Tebet, Jakarta Selatan, Rabu (25/4/2018).
Ketua Umum Pimpinan Pusat Persaudaraan Muslimin Indonesia (PP Parmusi) ini menuturkan, sebenarnya pertemuan Presiden Jokowi dengan Persaudaraan Alumni 212 sudah diagendakan beberapa bulan lalu. Namun gagal, dan baru minggu ini terlaksana. Usamah menyebut ini artinya memang banyak yang tidak menginginkan pertemuan itu terjadi.
“Informasi yang saya tangkap di Istana dari berbagai pihak, memang sengaja ada yang menghambat pertemuan ini dari orang-orang yang memang tidak suka,” ujarnya.
Usamah mengaku tidak tahu apa alasan orang luar tidak suka pertemuan ini terjadi. Padahal, menurutnya, silaturahmi Presiden sebagai pemimpin negara dengan para ulama itu dinilai tidak ada yang buruk. Karena Presiden adalah bukan milik satu golongan tertentu.
“Silaturahmi dengan ulama itu kan sebenarnya baik, bukan sesuatu yang buruk. Presiden juga bukan milik satu golongan atau sekelompok, tapi milik semua masyarakat Indonesia,” jelasnya.
Sementara itu Ketua Umum GNPF Ulama Yusuf Muhammad Martak menambahkan, pertemuan dengan Presiden tidak lain membahas mengenai kriminalisasi terhadap ulama. Persaudaraan Alumni 212 memberikan masukan, agar Presiden berani mengambil kebijakan untuk menghentikan sejumlah kasus yang dituduhkan kepada ulama.
Presiden, kata Yusuf, meminta pendapat apa yang harus dilakukannya, apa yang bisa disampaikannya kepada aparat. Dan selama ini Presiden mengakui memang benar mendapat informasi hanya dari sepihak, tidak mendapat informasi dari kedua pihak.
“Dengan masukan dari kami, harapannya Presiden bisa mengambil kebijakan yang adil,” jelas Yusuf. (Albar)
