Jakarta, Muslim Obsession – Sikap tegas Pangdam Jaya Mayjen Dudung Abdurachman yang memerintahkan untuk mencopot spanduk atau baliho Habib Rizieq dan ketegasannya terhadap Front Pembela Islam (FPI) mendapat apresiasi dan dukungan dari banyak kalangan.
Dudung kemarin blak-blakan bahwa dialah yang memerintahkan anggotanya untuk menurunkan baliho-baliho tersebut. Selain tidak berizin, kata dia, isi baliho juga dipandang provokatif berpotensi mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa. Dia bahkan menyerukan, jika perlu, FPI dibubarkan.
Anggota DPR dari PDIP Mayjen (Purn) TB Hasanuddin menilai langkah Dudung dan anak buahnya sudah benar.“Saya sebagai mantan prajurit TNI sepakat dan mengapresiasi tindakan tegas yang dilakukan Pangdam Jaya untuk menurunkan baliho Rizieq Shihab,” ujarnya.
Baca juga: Pangdam Jaya: Bila Perlu FPI Bubarkan Saja
“Memang berdasarkan tupoksi, Satpol PP yang berkewajiban menurunkan baliho, tetapi ada informasi setiap Satpol PP menurunkan baliho Rizieq Shihab, besoknya sudah terpasang lagi. Karena itu, harus ada tindakan tegas secara terukur dan itu dilakukan oleh TNI yang ternyata banyak didukung oleh warga bangsa Indonesia,” imbuh Hahasuddin.
Terkait dengan usulan pembubaran FPI, dia menekankan Pangdam Jaya pasti memiliki alasan kuat dan usulan itu mesti direspons negara. Bila secara hukum ormas FPI terbukti melanggar dan harus dibubarkan, negara tak boleh ragu dan takut.
Kapolda Metro Jaya yang baru, Irjen Mohammad Fadil Imran, juga mendukung langkah Pangdam Jaya karena pasti untuk kebaikan negara. Dia mengatakan pemasangan baliho ada aturannya dan jika melanggar harus diturunkan.
Ketua Presidium Indonesia Police Watch Neta Pane menyatakan penurunan baliho sebenarnya merupakan tugas Satpol PP dan polisi. Namun, karena kedua institusi itu tak dianggap, TNI harus turun tangan.
Neta pun mendukung patroli TNI di Petamburan, Jakarta Pusat, tempat FPI bermarkas, beberapa hari lalu sebagai pesan bahwa negara tidak akan takluk kepada siapa saja. “Sangat wajar jika TNI turun tangan mengambil alih pengendalian situasi,’’ ucap Neta
Baca juga: Pangdam Jaya: Kalau Dia Habib Bicaranya Tidak Kotor
Menko Polhukam Mahfud Md juga angkat bicara terkait hal itu. Menurutnya, biarlah publik yang merespons peristiwa itu. Dia yakin, kebenaran pasti akan terungkap. Pihaknya akan berkoordinasi dengan internal Kemenko Polhukam.
“Saya tidak merespons ke publik. Biar publik yang merespons ke publik. Saya koordinasi ke dalam saja. Kebenaran pasti akan menemukan jalannya,” kata Mahfud Jumat (20/11/2020).
Ketika ditanya mengenai antisipasi bila penurunan baliho tersebut berbuntut bentrok, Mahfud enggan menjelaskan rinci. Yang jelas ia sangat mendukung langkah TNI mencopot baliho Habib Rizieq. “Antisipasi itu strategi. Strategi itu tak bisa diumumkan,” imbuh Mahfud.
Tidak berizin
Menurut Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria, baliho FPI diturunkan karena tak memiliki izin dan melanggar aturan.
Kasatpol PP DKI Jakarta Arifin menegaskan bahwa ada sejumlah rambu terkait pemasangan baliho dan sejenisnya, antara lain tidak mengganggu masyarakat dan tidak berisi pesan yang menyinggung SARA.
Sementara itu, pengamat militer dari Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia, Beni Sukadis, berpendapat langkah Pangdam Jaya bisa diamini jika ada instruksi dari Presiden Jokowi dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.
Jika tidak tak ada instruksi, TNI tak bisa melakukan yang bukan tugas dan fungsinya sebagai alat pertahanan. (Albar)
