Jakarta, Muslim Obsession – Taliban membatasi perempuan untuk tampil di ruang publik. Dengan sistem syariat Islam, Taliban melarang perempuan untuk jadi pejabat negara seperti halnya menteri, karena tugas mereka adalah melahirkan.
Dalam wawancara dengan TOLO News, juru bicara Sayed Zekrullah Hashim menyatakan perempuan tidak dianggap bagian dari masyarakat Afghanistan.
Menurutnya, membiarkan perempuan mendapatkan jabatan di pemerintahan seperti “menempatkan beban di leher yang tidak bisa mereka tanggung”.
Dalam wawancara yang beredar itu, Hashim menyebut wanita yang turun ke jalan dan berdemonstrasi bukanlah wanita Afghanistan.
“Perempuan Afghanistan adalah yang mereka yang melahirkan, dan mendidik anak-anaknya seauai dengan etika dalam Islam,” kata dia.
Wawancara itu muncul di tengah kabar Taliban berniat meresmikan pemerintahannya pada Sabtu waktu setempat (11/9/2021).
Peresmian pemerintahan itu dianggap ejekan bagi AS, yang juga memeringati 20 tahun tragedi serangan 11 September 2001 (9/11).
Sejak merebut kekuasaan pada 15 Agustus, milisi mengeklaim mereka berbeda dari pemerintahan sebelumnya pada 1996-2001.
Namun, beredar kabar bagaimana milisi membubarkan wanita yang berdemonstrasi secara paksa, hingga larangan mereka berkecimpung di olahraga.
“Wanita jelas tidak bisa menjadi menteri. Jika diumpamakan Anda menempatkan beban di leher yang tidak bisa mereka bawa,” kata Hashim dilansir Daily Mail.
“Tidak perlu rasanya jika mereka harus berada dalam pemerintahan. Mereka seharusnya melahirkan. Perempuan yang berunjuk rasa tidak mewakili kaum mereka,” ujar dia.
Si jurnalis kemudian memotong omongan juru bicara tersebut dengan menegaskan perempuan adalah bagian dari masyarakat Afghanistan.
Ucapan si penanya dijawab oleh Hashim bahwa dia tidak menganggap mereka sebagai bagian dari publik. “Apa itu bagiannya?” (Albar)
