Selain itu, UU Cipta Kerja juga akan membuat karyawan kontrak susah diangkat menjadi karyawan tetap, PHK akan semakin dipermudah, serta hilangnya jaminan sosial bagi buruh, khususnya jaminan kesehatan dan jaminan pensiun.
Syarief yang juga anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat memandang bahwa setiap kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang diterbitkan harus mendengarkan aspirasi rakyat dan melibatkan rakyat.
Ketika ditanya pandangan Syarief tentang performa DPR dalam melaksanakan tugasnya di bidang budgeting, pengawasan, dan legislasi. Ia menuturkan, DPR sudah menjalankan tugasnya sesuai dengan UU MD3 yang berlaku. Namun, ada yang harus diperbaiki. DPR sebagai lembaga demokrasi yang menganut sistem check and balance harus ditingkatkan lagi. Tak hanya itu, semangat persatuan dan kesatuan juga harus terus dikokohkan.
“Kita semua adalah anak bangsa, unity of nation bahwa kita sekarang menyalurkan aspirasi pada partai yang berbeda itu hanya alat. Apa yang disuarakan oleh suatu partai, baik di dalam lembaga formal maupun nonformal, pada hakikatnya itu merupakan bentuk kepedulian kepada persatuan dan kesatuan bangsaa. Jadi, dalam proses demokrasi semoga dapat lebih menghargai perbedaan pendapat. Tahun ini Parlemen Indonesia menginjak usia ke-75 tahun, diharapkan Parlemen Indonesia ke depan lebih baik di dalam menjalankan fungsi check and balance demi kepentingan bangsa, negara, dan rakyat” tandasnya.
