Jakarta, Muslim Obsession – PP Muhammadiyah melayangkan surat resmi kepada Komnas HAM, dengan beberapa catatan. Selain mendesak dibentuk tim pencari fakta atas meninggalnya laskar FPI. PP Muhammadiyah juga meminta Komnas HAM memberikan data pelanggaran HAM yang terjadi semenjak era Presiden BJ Habibie hingga Joko Widodo.
Surat kepada Komnas HAM tersebut berasal dari PP Muhammadiah Bidang Hukum, HAM dan Kebijakan Publik, yang diketuai Dr Busyro Muqoddas. Tembusan surat ini di kirim ke Komnas HAM, pada Senin (14/12).
Dalam surat itu ternyata PP Muhammadiyah memang tidak hanya meminta penuntasan kasus penembakan laskar FPI, tapi juga meminta agar mengusut berbagai tindakan kekerasan yang terjadi di Sigi (Sulawesi Tengah) hingga Papua.
“Ini kami minta sebagai bahan kajian dan telaah terhadap peristiwa kekerasan dan pelanggaran HAM yang terjadi pada setiap era pemerintahan tersebut,” kata Busyro.
Kedua, kata Busyro, PP Muhammadiyah meminta kepada Komnas HAM data-data hasil kajian terhadap proyek-proyek inftastruktur dalam perspektif HAM pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Berikut ini isi lengkap surat tersebut:
———-
Nomor Lamp. Perihal
: 37/I.11/A/2020 Yogyakarta, 27 Rabi’ul Akhir 1442 H
: –
: Pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta Independen
dan permintaan data-data.
Kepada Yth,
Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
di Jakarta
Assalamu’alaikum wr. wb.
12 Desember 2020 M
Ba’da salam sejahtera semoga kita semua dalam keadaan sehat wal-afiat serta senantiasa dalam lindungan Allah SWT.
Sehubungan dengan berbagai kasus kekerasan yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia akhir-akhir ini antara lain di Papua, Sulawesi Tengah (Sigi) dan Jakarta (Kasus FPI) yang sebagian kasus tersebut melibatkan aparat keamanan dan menimbulkan korban jiwa dari masyarakat sipil, maka dengan ini kami Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah menyampaikan hal-hal sebagai berikut :
Mendesak kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk membentuk
Tim Gabungan Pencari Fakta Independen dengan melibatkan unsur-unsur : lembaga negara, tokoh masyarakat, tokoh NGO, tokoh Agama, profesi yang memiliki integritas dan konsen terhadap penegakan hukum dan HAM di Indonesia, untuk mengungkap berbagai kasus kekerasan yang terjadi di berbagai daerah tersebut antara lain : Papua, Sulawesi Tengah dan Jakarta.
Meminta data-data terkait pelanggaran HAM yang terjadi di era pemerintahan Presiden Habibie, Presiden Megawati, Presiden Susilo Bambang Yudoyono dan Presiden Joko Widodo, sebagai bahan kajian dan telaah terhadap peristiwa keke rasan dan pelanggaran HAM yang terjadi pada setiap era pemerintahan tersebut.
Meminta data-data hasil kajian terhadap proyek-proyek inftastruktur dalam perspektif HAM pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Demikian permintaan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami
ucapkan terima kasih.
Wassalamu’alaikum wr.wb.
Ketua,
Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum
NBM : 834930
Tembusan :
– Ketua Konferensi Waligereja Indonesia (KWI)
– Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) – Kantor PP Muhammadiyah Jakarta dan Yogyakarta
Sekretaris,
Rahmat Muhajir Nugroho, SH, MH NBM : 893877
Mengetahui,
Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Bidang Hukum, HAM dan Kebijakan Publik
Dr. H. M. Busyro Muqoddas, SH, M.Hum
Narahubung : Rahmat Muhajir HP/WA : 0858 6847 0796
