Jakarta, Muslim Obsession – Jelang masa akhir pendaftaran calon presiden dan wakil presiden, Partai Keadilan Sejahtera atau PKS gelisah dengan ketidakjelasan Prabowo Subianto yang hingga kini belum juga menentukan satu nama sebagai cawapres pendampingnya. Padahal GNPF Ulama sudah menyodorkan dua nama cawapres yakni Abdul Somad dan Salim Segaf Al-Jufri.
“PKS gelisah dan begitu pula sebagian ulama GNPF (Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF-Ulama),” kata politisi PKS, Mahfuz Siddiq, melalui keterangan tertulisnya pada Selasa (7/8/2018).
Kegelisahan itu, kata Mahfuz, mendorong penyelenggaraan Mudzakarah Seribu Ulama di Tasikmalaya pada 5 Agustus kemarin. Hasilnya ialah menambah daftar bakal calon presiden dan wakil presiden, di antaranya Anies Baswedan, Gatot Nurmantyo, dan Bachtiar Nasir.
Nama-nama baru itu, menurutnya, sebenarnya memberi banyak alternatif bagi Prabowo untuk memilih bakal calon wakilnya. Namun jika tidak diantisipasi justru bisa menimbulkan perpecahan di tengah komunikasi politik yang telah dibangun selama ini. Dari pepecahan itu berpotensi memunculkan koalisi alternatif atau poros ketiga di antara poros PDIP dengan Partai Gerindra.
“Saya meyakini bahwa semua partai sedang menimbang-nimbang keputusan akhirnya, termasuk keputusan untuk berada di poros yang mana. Ini bukan semata persoalan Pilpres (Pemilu Presiden), tapi juga terkait nasib partainya di Pileg (Pemilu Legislatif),” kata mantan ketua Komisi I DPR itu.
Persoalannya, Mahfuz menambahkan, capres yang mereka usung harus bisa memberi efek positif untuk mendongkrak suara partai. Bukan justru mereka yang mendorong calon tetapi si calonlah yang bisa merekrut partai-partai koalisinya.Sebab, bagi partai-partai yang sudah mengusung calon, mereka sudah memikirkan jatah kursi di kabinet. Maka, persoalan Pilpres adalah masalah keberlangsungan partai politik di parlemen.
“Di tengah kondisi ekonomi yang makin sulit, biaya politik justru makin meningkat. Partai dan para caleg ditantang untuk bisa memenuhi biaya politik di Pemilu Legislatif, apalagi ambang batas parlemen naik menjadi empat persen,” ujarnya. (Albar)
