Perlu Kepengurusan Ad Hoc untuk Selamatkan PPP dari Kehancuran

329

Oleh: Anding Sukiman dan Rus Utaryono (Mantan Ketua DPC PPP Wonogiri dan Sragen)

PPP diambang kehancuran karena visi dan misi tidak lagi menjadi rujukan pada pada setiap langkah dan gerakan. Bahkan dalam pengambilan keputusan capres pada pemilu 2024 prinsip perjuangan partai tidak lagi menjadi rujukan.

Bahkan yang bikin kita sedih dan kecewa adalah pernyataan Ketua MPP PPP Romahurmuzy yang dimuat di stasiun TV bahwa kesalehan bukan tolok ukur dalam pemilihan pemimpin, meskipun ahli maksiat dan suka nonton film bokep jika punya kapasitas wajib ditaati.

Pernyataan Romahurmuzy yang mengaku sebagai Ketua MPP PPP jelas melanggar prinsip perjuangan PPP, yang antara lain berprinsip ibadah dan amar ma’ruf nahi munkar. Dan seharusnya Romy menyampaikan tentang syarat pemimpin itu adalah shiddiq, amanah, tabligh, dan fathonah.

Pola mempimpin yang top down dalam penetapan kepengurusan di tingkat provinsi dan kabupaten juga melanggar prinsip musyawarah yang seharusnya melalui mekanisme Muscab dan Musywil dan ini melengkapi berbagai jalan menuju kehancuran PPP.

Jika berbagai masalah yang di PPP saat ini dibiarkan maka akan semakin menghancurkan PPP, karena itu perlu ada langkah pembenahan secara mendasar untuk menyelamatkan partai warisan ulama itu.

Langkah pembenahan untuk menyelamatkan PPP dari kehancuran merupakan suatu keniscayaan, karena kepengurusan DPP PPP dalam bentuk PLT tidak dikenal dalam AD /ART PPP.

Kalaupun ada PLT DPP PPP kewajibannya adalah menyelenggarakan Muktamar Luar Biasa untuk membentuk kepengurusan DPP PPP yang legitimate. Kesalahan utama PLT Ketum PPP hari ini bukan melaksanakan Mukatamar Luar Biasa tetapi justru membuat kelembagaan DPP dengan mengabaikan prinsip perjuangan PPP dan melaksanakan berbagai kebijakan yang melanggar etika dan prinsip perjuangan seperti yang disampaikan oleh Romahurmuzy.

Sehubungan dengan itu sudah saatnya warga PPP membentuk badan khusus untuk melakukan konsolidasi dan melaksanakan Mukatamar Luar Biasa sebagai langkah untuk menyelamatkan PPP.

Badan Ad Hoc merupakan langkah paling tepat setelah PLT Ketua Umum melanggar berbagai prinsip perjuangan PPP.

Konsolidasi awal yang mendesak harus dilakukan oleh para senior, tokoh partai (baik struktural maupun non struktural) dan elemen partai lainya semestinya berupa seruan agar segenap elit DPP segera kembali kepada khitah dan jati diri PPP sebagai partai Islam.

Keputusan-keputusan politik yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip perjuangan haruslah ditinjau ulang.

Apabila hal itu tidak dilakukan, perlu untuk dipertimbangkan dilakukan perlawanan dari seluruh kader dan massa PPP terhadap keputusan-keputusan DPPP yang tdak mencerminkan jati diri sebagai partai Islam.

Terkait pernyataan kontroversial Romy perihal syarat kesalehan kepemimpinan, hal itu jelas telah menampar dan mempermalukan PPP. Oleh karena itu DPP harus mengambil tindakan tegas kepada Romy. (**)

 

**Tulisan di rubrik Kolom merupakan tanggung jawab penulis sepenuhnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here