Perbedaan Pandangan dalam Gerakan Mahasiswa 11 April 2022

120

Oleh: Hendrajit (Pengkaji Geopolitik, dan Direktur Eksekutif  Global Future Indonesia (GFI))

DALAM gerakan mahasiswa yang digalang atas dasar aliansi berbagai elemen, harus ada persepsi yang sama dalam mengusung tema.

Saya lihat dalam aksi Senin, 11 April 2022, sempat muncul perbedaan pandangan yang coba disatukan namun gagal, karena ternyata berangkat dari gagasan dasar yang berbeda banget.

Yang satu mengusung tema: Jatuhkan Jokowi, satunya lagi: Tolak 3 periode, dan tolak tunda pemilu.

Dua tema ini, karena bertaut dengan Jokowi, dikiranya gampang aja diramu jadi satu. Yang pasti mustahil. Lantaran dua tema ini harus dilaksanakan lewat dua strategi yang berbeda.

BACA JUGA: Membaca Perpindahan Ibu Kota Negara

Jadi mana mungkin bisa disatukan secara taktis, ketika isu 3 periode dan tunda pemilu masih guliran wacana meskipun guliran wacana yang berbahaya.

Kecuali kalau wacana 3 periode ini sudah jadi ketetapan entah lewat ketuk palu MPR, atau dekrit presiden, nah baru dua strategi yang berbeda tadi bisa bersatu pada tingkat taktis. Lantaran titik temunya jelas, Jokowi sebagai common enemy.

Namun konstelasi politik nasional saat ini belum pada taraf presiden tiga periode sebagai ketetapan, melainkan baru guliran wacana akibat adanya perang politik senyap di istana. Sehingga menyatu-nyatukan tema tolak 3 periode dan jatuhkan Jokowi nggak mungkin. Karena misi politiknya masih beda.

Di dalam tubuh gerakan yang dukung tema tolak 3 periode aja ada banyak ragamnya. Ada yang sejatinya dari awal nggak dukung Jokowi tapi dukung calon lain atau golput.

Ada juga yang pendukung Jokowi oleh berbagai pertimbangan dan alasan, namun pada dasarnya memandang pemilu sebagai sumber legitimasi lahirnya pemimpin.

BACA JUGA: Kembali ke UUD 1945, Untuk Apa?

Namun dua kelompok kecenderungan itu bisa bersatu mengusung tema tolak 3 periode. Benang pengikatnya menyelamatkan sistemnya lebih penting daripada orangnya.

Nah yang ruwet ini justru di elemen-elemen pengusung tema jatuhkan Jokowi. Pada kelompok ini ada banyak kelemahan mendasar yang cukup parah terkait kerangka pemikiran maupun kerangka kerja aksinya. Sehingga ambigu dalam penerapan di lapangan.

Dalam kerangka pikir misalnya, apa gagasan dasar buat jatuhkan Jokowi? Instabilitas politik akibat penyakit kronis sistem multi partai yang mana presiden merupakan salah satu matarantai tersebut yang dipadu dengan memburuknya kehidupan ekonomi? Belum lagi macetnya dialog antara rakyat dan penguasa.

Oke katakan aja seperti itu. Tapi kalau seperti itu, masalah pokok ada pada sistem sebagai biang keroknya. Bukan sekadar orangnya. Berarti agendanya adalah revolusi dan transformasi sosial.

BACA JUGA: Ada Kesamaan Cara Pandang Edward W. Said dengan Bung Karno

Pada tataran ini, pemrakarsa tema turunkan Jokowi belum menegaskan skemanya. Apa mau diturunkan lewat skema revolusi, kudeta, putsch atau sekadar revolusi istana? Karena belum menentukan skemanya, tema turunkan Jokowi dipandang cuma retorika.

Masalah yang juga tidak dijawab secara tegas olen pengusung tema turunkan Jokowi, belum menegaskan penyikapan pada sistem sekarang. Kalau para pengusung tolak 3 periode jelas sikapnya pada sistem sekarang.

Sikap dasarnya, sistem sekarang oke dan harus diamankan. Maka itu wacana 3 periode harus dihentikan karena bisa membusukkan sistem demokrasi sekarang.

Adapun pengusung jatuhkan Jokowi, kalaupun dasarnya adalah tidak setuju sistem sekarang, dan itu sah-sah saja, tapi tidak menegaskan alternatifnya apa. Kembali ke UUD 1945 atau bikin UUD baru.

BACA JUGA: Siasat Perang Taklukkan Lawan Secara Nirmiliter

Kalaupun opsinya kembali ke UUD 1945, apa prioritas agendanya? Langsung to the point ke arah gerakan mengembalikan UUD 1945, yang itu berarti diandaikan prakondisi menuju revolusi sudah dalam keadaan siap.

Kalau memang siap, untuk apa harus lewat opsi demo dan bersedia berkoalisi taktis dengan para pengusung tolak 3 periode?

Atau kalau opsi yang ditempuh adalah menggalang aksi mendukung orang-orang atau tokoh-tokoh yang pro kembali ke UUD 1945 dengan aksi demo berbagai elemen masyarakat sebagai cipta kondisi, bagaimana menangkal agar tidak terperangkap pada skenario kudeta yang malah dimanfaatlan elite yang sebenarnya ada di lingkar istana tapi diam-diam merupakan barisan sakit hati?

Di sinilah rawan dan ambigunya pengusung turunkan Jokowi. Lantaran tema tidak dipandu skema, maksudnya revolusi malah kegiring ke skenario kudeta. Ambyaar.

Maka itu, kita sebagai masyarakat harus tahu juga serba sedikit seluk beluk kehidupan politik. Nggak cukup cuma jadi masyarakat melihat dan mendegar. Tapi juga masyarakat membaca. Membaca itu ramuan antara mengamati dan memperhatikan.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here