Pemerintah Kebut Pengembangan Kawasan Perbatasan di Kalimantan

196
Pembangunan jalan perbatasan Batas Kalbar-Tiang Ohang. (Foto: Istimewa/PUPR)

Jakarta, Muslim Obsession – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, saat ini pemerintah tengah berupaya untuk melakukan percepatan pengembangan kawasan perbatasan di Kalimantan.

Menurut Basuki, upaya yang dilakukan Kementerian PUPR ini menjadi bagian pembangunan infrastruktur kawasan perbatasan untuk memperkokoh negara serta membuka keterisolasian daerah terpencil, mengurangi biaya kemahalan, dan pemerataan pembangunan di wilayah terdepan, terluar dan tertinggal (3T).

Jalan akses dan paralel perbatasan disebutnya sebagai infrastruktur yang bernilai strategis bagi negara untuk memperkuat pertahanan dan keamanan. Selain itu juga mendorong tumbuhnya embrio pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan perbatasan.

“Saya melihat ruas jalan Nanga Era-Batas Kaltim sudah memenuhi standar jalan nasional, lebar tujuh meter. Belum seluruhnya beraspal, sebagian masih agregat dan tanah yang dipadatkan, dan masih ada yang belum tembus. Kami targetkan hingga 2024 jalan sudah tembus dan sebagian besar beraspal,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam pernyataan tertulisnya, Sabtu (27/11).

Basuki menjelaskan, di Kalimantan secara bertahap dilaksanakan pembangunan jalan perbatasan Indonesia-Malaysia sepanjang 1.832 kilometer. Jalan tersebut berada di tiga provinsi yakni Kalimantan Barat (Kalbar), Kalimantan Timur (Kaltim), dan Kalimantan Utara (Kaltara).

Di Provinsi Kalimantan Barat, Basuki mengatakan pembangunan jalan perbatasan sepanjang 811 kilometer juga sudah dibangun dengan status hingga akhir 2021 sudah tembus seluruhnya. Kondisi jalan tersebut berupa tanah sepanjang 277 kilometet, agregat 172 kilometer, dan aspa atau rigid 363 kilometer.

Selanjutnya di Provinsi Kalimantan Timur secara keseluruhan jalan perbatasan sepanjang 406 kilometer telah tembus dengan kondisi tanah 155 kilometet, agregat 165 kilometer, dan aspal 86 kilometet. “Ditargetkan pada tahun 2024, jalan perbatasan di Kaltim dapat diselesaikan dalam kondisi aspal 295 kilometer, agregat 63 kilometet, dan sisanya berupa tanah sepanjang 48,5 kilometer,” ungkap Basuki.

Sementara di Kalimantan Utara, secara keseluruhan jalan perbatasan sepanjang 614 kilometer tengah dibangun.

Basuki menuturkan, saat ini masih tersisa sepanjang 36 kilometer yang belum tembus yakni berada di sekitar Metulang, Kabupaten Malinau hingga Batas Provinsi Kaltim. Sementara untuk jalan yang sudah tembus sepanjang 578 kilometer kondisinya tanah 452 kilometet, agregat 118 kilometer, dan aspal 9 kilometer.

Selain membuka keterisolasian wilayah, Basuki mengtakan, pembangunan jalan perbatasan di Kalimantan juga berfungsi untuk meningkatkan akses menuju Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang juga dibangun Kementerian PUPR.

Terdapat 9 PLBN yang sudah selesai maupun tengah dibngdun di Kalimantan yang meliputi lima PLBN yaotu Nanga Badau, Entikong, Aruk, Sei Kelik, dan Jagoi Babang di Kalimantan Barat, dan 4 PLBN di Kalimantan Utara yaitu Sei Pancang, Labang, Long Midang, dan Long Nawang.

Dengan meningkatnya konektivitas masyarakat menuju kawasan perekonomian, Basuki mengharapkan PLBN dapat membangkitkan jalur-jalur logistik baru yang mendukung tumbuhnya embrio pusat-pusat pertumbuhan ekonomi kawasan.

“Barang kebutuhan pokok akan dapat diperoleh dengan lebih mudah dan murah, sehingga dapat mengurangi kesenjangan antarwilayah,” tandas Basuki. (Fath)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here