Jakarta, Muslim Obsession – Ormas Islam Parmusi (Persaudaraan Muslimin Indonesia) menilai bahwa kebijakan Pemerintah telah gagal dalam menangani dan mengendalikan penyebaran Covid-19, bahkan dengan diberlakukannya PPKM Darurat pada 3-20 Juli 2021.
Kegagalan Pemerintah RI dalam mengendalikan penyebaran Covid-19 justru berimplikasi pada permasalahan serius bangsa ini, baik dalam masalah sosial, ekonomi, budaya, bahkan masalah pelaksanaan keberagamaan.
“Sejumlah permasalahan yang muncul dan meresahkan rakyat khususnya umat Islam di seluruh daerah, antara lain pembatasan kegiatan yang justru banyak merugikan masyarakat baik secara ekonomi maupun sosial, tanpa ada jaminan kehidupan yang layak dari Pemerintah, serta larangan dan penutupan mesjid yang telah direvisi pemerintah pada 9 Juli 2021 dengan pembatasan kegiatan di rumah ibadah,” demikian sejumlah butir poin yang menjadi dasar pertimbangan Parmusi menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakornas) ke-1 pada Rabu (14/7/2021).
BACA JUGA: Umat Diimbau Shalat Iduladha, Parmusi Minta 5.000 Dainya Gerakkan Taubat Nasional
Selain itu, sejumlah permasalah yang disoroti Parmusi adalah makin diperketatnya giat belajar mengajar, karena dengan sistem online menjadikan anak didik tidak mengenal lingkungan dan semakin terasing dalam pergaulan.
Di sisi lain, rakyat kecil berpenghasilan harian tak bisa berusaha, sedangkan kebutuhan sosial ekonomi tak terpenuhi. Sementara pengusaha besar bebas berusaha, bahkan di masa pandemi ini mereka panen dengan meraup untung yang laur biasa besar. Dampaknya, terjadi banyak benturan antara rakyat kecil yang ingin mencari nafkah dan aparat keamanan yang melaksanakan tugas.
“Efektifitas vaksin impor yang menyita dana triliunan APBN pun masih diragukan sebagian masyarakat. Sementara dalam situasi masyarakat kita kehilangan pekerjaan, justru Pemeritah RI membiarkan Tenaga Kerja Asing (TKA) dari China berdatangan secara begelombang dan terus menerus. Sungguh mencederai hati rakyat dan menyayat kedaulatan Negara RI,” lanjut isi ketetapan tersebut.
BACA JUGA: Rakornas Bersitegang, Parmusi: Bubarkan Kabinet Indonesia Maju
Parmusi memandang bahwa semua persoalan tersebut sesungguhnya terjadi karena tidak efektifnya kinerja para menteri sebagai pelaksana kebijakan, yang semestinya selalu dekat dengan rakyat, bukan malah menghindar dan menyalahkan rakyat.
Bahkan sungguh ironis, dana bantuan sosial yang seharusnya dikucurkan segera bersamaan dengan diberlakukannya PPKM Darurat, justru sampai berakhirnya PPKM Darurat, tetap tidak mengucur. Ini merupakan kebohongan dan kezhaliman yang membuat langsung masyarakat semakin tidak berdaya dan sengsara.
Parmusi menganggap bahwa sebagian besar masyarakat tidak lagi dapat mempercayai Pemerintah RI saat ini untuk dapat mengemban amanah rakyat dalam mengatasi berbagai persoalan bangsa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
BACA JUGA: Ketum Parmusi: Seluruh Mantan Panglima TNI Jangan Berpangku Tangan, Selamatkan NKRI
Atas dasar pertimbangan di atas, Parmusi membuat sejumlah poin ketetapan Rakornas yang ditandatangani Ketua Umum PP Parmusi H. Usamah Hisyam dan Sekjen PP Parmusi Abdurrahman Syagaff.
“Parmusi mendesak Presiden RI Joko Widodo bersama Wakil Presiden RI agar mengembalikan harapan dan kepercayaan rakyat dengan membubarkan Kabinet Indonesia Maju dan menyusun kembali Kabinet berdasarkan kebutuhan rakyat dan kesejahteraan masyarakat,” demikian salah satu poin rekomendasi Ketetapan Rakornas Parmusi.
Di samping itu, Parmusi mendesak Pemerintah RI untuk mengevaluasi dan menyusun ulang Prioritas Pembangunan Nasional dengan mengedepankan pembangunan pedesaan, pulau-pulau terpencil, pulau terluar, daerah daerah terbelakang, dengan konsentrasi pembangunan pertanian, perkebunan, dan perikanan.
Parmusi juga mendesak Pemerintah segera menutup Bandara International, terutama mencegah negara-negara yang menjadi sumber penyebaran Covid-19 dan Tenaga Kerja Asing (TKA) dari China dengan alasan apapun. (Fath)
Percuma Gonta ganti menteri jika kepalanya tak diganti…