Jakarta, Muslim Obsession – Beredar video Puluhan Serikat Buruh Kawasan Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) yang tergabung dalam Front Perjuangan Buruh (FPB) menggelar aksi mogok kerja, Kamis (24/1/2019). Aksi tersebut menuntut pihak perusahaan dan Gubernur Sulteng untuk segera menetapkan UMSK Morowali 2019 sebesar 20 persen.
Peserta aksi tersebut terlihat di dominasi oleh tenaga kerja dari Tiongkok yang menimbulkan tanda tanya dan keresahan di tengah-tengah masyarakat, mengapa hal itu bisa terjadi? Apa tidak ada tenaga kerja di tanah air yang bisa mengerjakannya?
Maka dari itu, Muhammadiyah meminta pemerintah menjelaskan hal tersebut kepada masyarakat, agar hal itu tidak membuat masyarakat resah dan jika memang jumlah tenaga kerja dari Tiongkok itu sangat dominan maka pemerintah harus menghentikannya karena bertentangan dengan pasal 33 UUD 1945.
“Itu jelas sangat bertentangan dengan pasal 33 UUD 1945 yang mengamatkan kepada kita bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat,” ujar Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Anwar Abbas kepada Muslim Obsession, Jumat (25/1/2019).
Anwar Abbas menambahkan jika jumlah tenaga kerja Indonesia disana sangat sedikit, maka ini jelas tidak sesuai dengan konstitusi dan hal ini merupakan pertanda bahwa penguasaan negara pertambangan tersebut tidak tegak dan bermasalah
“Oleh karena itu muhammadiyah meminta pemerintah untuk turun tangan dan membuat keadaan di pertambangan tersebut pelaksanaannya sesuai dengan semangat dalam pasal 33 UUD 1945 tersebut. Kalau tidak maka hati rakyat jelas akan sangat tersakiti dan itu jelas tidak baik bagi perjalanan sebuah bangsa,” ungkapnya. (Bal)
