Muslim Obsession – Presiden Tunisia Kais Saied menunjuk Najla Bouden Romdhane, seorang insinyur universitas, sebagai Perdana Menteri (PM) pada Rabu (29/9/2021) hampir dua bulan setelah ia merebut sebagian besar kekuasaan.
Romdhane, perdana menteri wanita pertama Tunisia, akan menjabat pada saat krisis, dengan kemenangan demokrasi yang dimenangkan dalam revolusi 2011 diragukan dan sebagai ancaman besar bagi keuangan publik.
Seorang insinyur geologi, Romdhane bertanggung jawab untuk mengimplementasikan proyek-proyek Bank Dunia di kementerian pendidikan, tetapi dia memiliki sedikit pengalaman dalam pemerintahan.
Berbicara dalam sebuah video yang dipublikasikan secara online, Saied mengatakan pengangkatannya menghormati wanita Tunisia dan memintanya untuk mengusulkan kabinet dalam beberapa jam atau hari mendatang karena kita telah kehilangan banyak waktu.
Pemerintah baru harus menanggapi tuntutan dan martabat rakyat Tunisia di semua bidang, termasuk kesehatan, transportasi dan pendidikan, tambahnya.
Dilansir Al Arabiya, Saied memberhentikan perdana menteri sebelumnya, menangguhkan parlemen dan mengambil alih kekuasaan eksekutif yang luas pada Juli dan berada di bawah tekanan domestik dan internasional yang meningkat untuk membentuk pemerintahan baru.
Pekan lalu dia mengesampingkan sebagian besar konstitusi, mengatakan dia bisa memerintah dengan dekrit dan mengendalikan pemerintah sendiri, selama masa darurat yang tidak memiliki titik akhir yang pasti.
Tunisia menghadapi krisis keuangan publik yang menjulang cepat setelah bertahun-tahun mengalami stagnasi ekonomi yang diperparah oleh pandemi virus corona dan pertikaian politik.
Obligasi pemerintah berada di bawah tekanan dan biaya asuransi terhadap default mereka telah mencapai rekor tertinggi.
Pemerintah baru harus bergerak sangat cepat untuk mencari dukungan keuangan untuk anggaran dan pembayaran utang setelah perebutan kekuasaan Saied pada Juli menunda pembicaraan dengan Dana Moneter Internasional (IMF).
Namun, setelah pengumuman Saied pekan lalu bahwa pemerintah akan bertanggung jawab kepada presiden dan bahwa dia dapat memilih atau memecat menteri kabinet, peran perdana menteri akan menjadi kurang penting dibandingkan dengan pemerintahan sebelumnya.
