Oleh: Emron Pangkapi (Kader Senior PPP)
Muktamar ke-2 PPP diadakan di Jakarta pada tahun 1989. Muktamar kali ini dalam suasana internal yang panas pasca SU-MPR 1998 yang bergejolak.
Duet kepemimpinan HJ Naro-Mardinsyah dianggap gagal mengelola partai. Perolehan suara PPP dalam pemilu 1987 anjlok dari 92 kursi menjadi 61 kursi. Manuver politik Naro di Sidang Umum MPR membuat posisi PPP menjadi sulit di tengah refresif penguasa Orde Baru.
Naro dianggap “bertangggung jawab” merusak tatanan PPP yang sejak lahir memiliki kekuatan berdasarkan fusi 4 partai Islam.
Naro menggelorakan isu “fusi tuntas”. Akibatnya banyak tokoh NU tersingkir di dua kali pemilu di bawah kepemimpinan Naro. Kalaupun masih ada, tapi dalam pemilu 1987 dicalonkan pada posisi “nomor sepatu”. Akibatnya mesin politik PPP ngadat.
Baca juga: Catatan Muktamar PPP: Muktamar ke-1 Pemilihan Ketua Umum Tercepat di Dunia
Kursi DPR yang tinggal 61 didominasi unsur Muslimin Indonesia. HJ Naro sendiri terpilih sebagai Wakil Ketua DPR (1987-1992) tapi di mana-mana muncul ketidakpuasan atas kepemimpinannya.
Dalam Sidang Umum MPR Maret 1988 Ketum HJ Naro juga bermanuver mencalonkan diri sebagai Wakil Presiden untuk mendampingi Soehato. Sementara “kebulatan tekad” mencalonkan Soeharto bagaikan koor Sabang-merauke.
Presiden Soeharto mengisyaratkan kursi Wapres untuk Ketua Umum Golkar Sudharmono SH menggantikan Wapres Umar Wirahadikusumah. Gerakan Naro ini menimbulkan suasana SU MPR yang tak lazim di zaman Orde Baru.
Sidang Majelis sempat deadlock. Mata dunia tertuju ke Senayan dan pers dunia mengelu-elukan sebagai angin perubahan. Namun Naro kandas. Dia sempat dikucilkan rezim Orde Baru.
Baca juga: Ikhlaskan Suharso Monoarfa Pimpin PPP
Usai Sidang Umum MPR Presiden Soeharto menunjuk salah satu Ketua DPP PPP Hartono Mardjono SH sebagai Wakil Ketua DPA. Jabatan ini pernah disandang Naro selama 10 tahun. Penunjukan Hartono Mardjono ditafsirkan bahwa Pemerintah Soeharto mulai gerah dengan Naro dan isyarat Hartono Mardjono bisa jadi ketua umum.
Di internal PPP, terutama kalangan MI yang mendominasi DPP hingga ke DPW/DPC juga kecewa atas anjloknya perolehan kursi DPR di semua tingkatan.
Gaya kepemimpinan Naro yang otoriter membuat sejumlah tokoh PPP tersingkir. Bahkan, bekas “tangan kanannya” Drs Sudardji (Ketua F-PP), ikut berontak.
Kemudian di kalangan MI, ada “kelompok enam pendekar” yang terang-terangan menjungkalkan kepemimpinan Naro. Mereka adalah Hartono Mardjono, Chalil Badawi, Aisyah Aminy, Husnie Thamrin, Yusuf Syakir, dan Ismail Hasan Metareum.
Di daerah, DPW juga membentuk tim sukses untuk mem-back up kelompok enam. Mereka yang terkenal pada zaman itu Alihardi Kyai Demak dari Sulawesi, Muchsin Bafadhal dari NTB, Alfian Darmawan dari Yogja, Bachtiar Chamsyah dari Sumut dan Dr. Djufri dari DKI.
