Jakarta, Muslim Obsession – Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Amirsyah Tambunan menyatakan, pihaknya telah mengeluarkan fatwa yang mengharamkan pemberi uang ke pengemis.
Amirsyah menjelaskan, menurut MUI memberikan uang kepada mereka yang sehat secara fisik-jasmani merupakan tindakan yang mengandung unsur eksploitasi. Sementara eksploitasi manusia diharamkan karena menimbulkan keburukan (mudarat).
“Mengeksploitasi hukumnya haram. Harus dipisahkan antara orang yang benar butuh makan karena fakir dan miskin, dan pengemis yang punya fisik utuh dan sehat, haram hukumnya kalau malas bekerja,” kata Amirsyah saat dihubungi, Rabu (3/11).
Dia mengatakan, hukumnya menjadi makruh jika pengemis yang memiliki fisik utuh meminta uang di jalanan atau tempat publik yang bisa membahayakan dirinya. Makruh dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang lebih baik ditinggalkan daripada dikerjakan.
“Makruh jika yang bersangkutan meminta di jalanan atau tempat publik yang bisa membahayakan dirinya,” ujar Amirsyah.
Lebih lanjut, Amirsyah juga menuturkan bahwa fatwa haram yang dikeluarkan MUI Sulsel merupakan bentuk pencegahan eksploitasi manusia. Menurutnya dengan fatwa haram tersebut, masyarakat bisa berusaha memenuhi kebutuhan hidup.
Amirsyah menegaskan bahwa upaya untuk mengatasi kemiskinan sejatinya adalah tugas pemerintah. Sementara pihaknya berusaha membantu tugas tersebut.
“Fatwa MUI sebenarnya hanya dalam bentuk mencegah, adapun mengatasinya ya tugas pemerintah. Sebab pemerintah diberi kewenangan oleh konstitusi untuk mengatasi kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan,” tuturnya.
Sebelumnya MUI Sulsel mengeluarkan fatwa haram memberikan uang kepada pengemis di jalanan serta mengemis di saat mampu secara fisik.
Terkait hal ini, Plt Kepala Dinas Sosial Makassar, Sulsel, Muhyiddin Mustaqim mengatakan fatwa haram tersebut sudah sesuai dengan Perda Makassar Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Pengemis dan Gelandangan.
Di samping itu, pemberian uang ke pengemis di jalanan juga dinilai sangat membahayakan keselamatan dan mengganggu ketertiban lalu lintas. (Albar)
