Jakarta, Muslim Obsession – Partai politik ramai-ramai mengusulkan agar Pemilu 2024 ditunda pelaksanaanya sampai 2027. Hal ini memicu reaksi beragam. Banyak elemen masyarakat yang menolak. Termasuk dari Pengurus Pusat Muhammadiyah.
“Terkait dengan wacana penundaan pemilu, sebaiknya para elite politik bersikap arif, bijaksana, serta mementingkan masa depan bangsa dan negara di atas kepentingan individu dan kelompok,” kata Sekum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti kepada wartawan, Jumat (25/2/2022).
Mu’ti mengingatkan para elite untuk tidak menambah masalah dengan melanggar UUD 1945. Jika Pemilu ditunda sampai bertahun-tahun, maka jelas itu menyalahi konstitusi.
“Janganlah menambah masalah bangsa dengan wacana yang berpotensi melanggar Konstitusi. Sebaiknya para elite itu melihat langsung keadaan di masyarakat. Pahami keadaan dan perasaan mereka. Jangan hanya membaca hasil survei yang mungkin saja tidak akurat,” ujar Mu’ti.
“Sebaiknya wacana menunda pemilu yang berimplikasi pada perpanjangan masa bakti presiden-wakil presiden, menteri, DPD, DPR, dan DPRD serta jabatan terkait lainnya diakhiri. Mari berpikir jernih dan jangka panjang,” sambung dia.
Seperti diketahui, aspirasi perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi kembali mencuat setelah Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin memberi usul agar Pemilu 2024 ditunda 1-2 tahun.
Ketum PAN Zulkifli Hasan juga setuju Pemilu 2024 ditunda. Jika ditunda, berarti tidak ada transisi kepemimpinan, yang akhirnya bermuara pada perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi.
Ketum Golkar Airlangga Hartarto juga setuju dengan penundaan pemilu 2024. Ia mengusulkan agar masa jabatan Presiden Joko Widodo diperpanjang sampai 2028. (Albar)
