Jakarta, Muslim Obsession – Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir menyarankan agar Kementerian Agama (Kemenag) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk mencari solusi terkait polemik daftar 200 mubalig dengan duduk bersama, Ahad (27/5/2018).
Haedar Nashir mengatakan kedua lembaga itu harus meluangkan waktu untuk menyelesaikan kasus tersebut, apalagi saat ini posisi bulan Ramadhan yang penuh berkah.
“Jadi saran kami Muhammadiyah Kementrian Agama bersama MUI yang mewakili atau yang mewadahi berbagai ormas keagamaan, duduk bersama untuk berdialog, mumpung sekarang bulan Ramadhan,” ujarnya
Haedar menambahkan di dalam pertemuan antara Kemenag dan MUI harus mendapatkan pemecahan masalahnya. Apakah tetap menyempurnakan rilis mubalig tersebut atau mencabut putusan.
“Jika kesepakatannya menyempurnakan dengan berbagai macam koridor yang baik, itu juga harus juga menjadi kesepakatan,” tukasnya.
Sebelumnya, Kementerian Agama menuai kontroversi terkait kebijakan mereka mengeluarkan rekomendasi 200 mubalig. Kemenag pun menyerahkan sepenuhnya perekomendasian nama-nama mubalig ke MUI dan ormas yang berada di bawahnya.
Sementara itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai sebaiknya seleksi mubalig dilakukan oleh ikatan mubalig, sedangkan MUI dan Kemenag bertugas menyusun kode etiknya.
“Kan begini, ada asosiasi atau ikatan mubalig, kan di MUI banyak. Maka selayaknya ikatan atau persatuan ini dimanfaatkan untuk menyeleksi keanggotaannya. Sama dengan kayak dokter, nanti pemerintah (Kemenag) dan Majelis ulama yang mengatur kode etik,” ujar JK di Masjid Sunda Kelapa, Menteng, Jakarta, Kamis (24/5). (Bal)
