Jakarta, Muslim Obsession – Presiden Joko Widodo menerima kunjungan kehormatan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Michael Richard Pompeo di Istana Merdeka, Ahad (5/8/018).
Dalam pertemuannya dengan mantan Direktur CIA tersebut, Jokowi menyebutkan bahwa pertemuannya itu guna membahas isu bilateral dan internasional termasuk masalah perdagangan.
“Saya juga mendapatkan laporan Menteri Perdagangan dan delegasi bisnis bahwa Amerika Serikat pada kesempatan hari ini akan membahas lebih lanjut isu bilateral maupun internasional,” katanya.
Dalam kata sambutannya, Presiden Jokowi menyampaikan kepada Menlu AS bahwa Indonesia merupakan negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia yang sukses menjalankan prinsip demokrasi.
“Tantangan yang dihadapi semua bangsa saat ini adalah bahwa bagaimana memelihara keberagaman satu sama lain saling menghormati dan memang keberagaman dan toleransi terus saya kembangkan selama ini,” ungkapnya.
Menurut Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, sebelum pertemuan dengan Presiden Jokowi, dirinya serta jajaran Kementerian Luar Negeri RI telah melakukan pembicaraan bilateral menyangkut beberapa isu.
Pertama, kata dia, pembicaraan mengenai komitmen AS dalam rangka strategic partnership sejak 2015 di mana Presiden mengatakan kemitraan strategis harus bermanfaat tidak hanya bagi kedua negara, tapi juga dunia.
Pembahasan berikutnya, kata Menlu Retno, menyangkut masalah ekonomi yang intinya menegaskan komitmen antara kedua negara untuk meningkatkan kerja sama, terutama perdagangan.
Sebagai tindak lanjut dari kunjungan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita ke AS pekan lalu, Jokowi meminta agar AS tidak mencabut fasilitas Generalized System of Preferences (GSP/Sistem Preferensi Umum) untuk Indonesia.
Menurut Presiden jenis barang yang diperdagangkan oleh Amerika dan Indonesia bersifat tidak saling berkompetisi satu sama lain, “oleh karena itu lebih mudah bagi kita meningkatkan kerja sama perdagangan,” tuturnya.
GSP merupakan kebijakan perdagangan suatu negara yang memberikan manfaat pemotongan bea masuk impor terhadap produk ekspor dari negara yang memperoleh manfaat GSP. AS saat ini tengah mengevaluasi fasilitas GSP untuk beberapa negara, termasuk Indonesia.
Indonesia masih memperoleh manfaat GSP AS dalam kategori A yang memberikan pemotongan tarif bea masuk di AS untuk 3.500 produk, termasuk sebagian produk agrikultur, produk tekstil, garmen, dan perkayuan.
“Pak Mendag (Menteri Perdagangan) baru saja berkunjung ke AS berbicara dengan private sector di sana dan dari kunjungan tersebut intinya tampak komitmen untuk meningkatkan kerja sama yang saling menguntungkan”, kata Menteri Retno yang mendampingi Presiden dalam pertemuan tersebut.
Senada dengan Presiden Jokowi, Retno menambahkan produk-produk yang diekspor Indonesia ke AS bukan kompetitor untuk barang-barang hasil industri dalam negeri Amerika.
Karena itu, kata dia fasilitas GSP untuk Indonesia tak perlu dicabut karena tak akan merugikan AS.
Produk Indonesia yang selama ini menggunakan skema GSP AS antara lain karet, ban mobil, perlengkapan perkabelan kendaraan, emas, asam lemak, perhiasan logam, aluminium, sarung tangan, alat musik, pengeras suara, keyboard, dan baterai.
Produk Indonesia yang menggunakan skema GSP bernilai USD1,9 miliar pada tahun lalu.
Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan total perdagangan Indonesia dan AS tahun 2017 sebesar USD25,91 miliar, dengan nilai ekspor mencapai USD17,79 miliar dan impor sebesar USD8,12 miliar.
Tren perdagangan pada periode tahun 2013 hingga 2017 tumbuh positif sebesar 0,39 persen. Nilai perdagangan kedua negara untuk periode Januari hingga Mei 2018 mencapai USD11,85, meningkat dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar USD 10,65 miliar. (Bal)
