Mataram, Muslim Obsession – Kementerian Agama tetap menyiapkan tiga skenario penyelenggaraan ibadah haji pada 1442H/2021M. Skenario disiapkan mengingat pandemi Covid-19 masih melanda dunia, termasuk Indonesia.
Sekretaris Jenderal Kemenag Nizar menyebut, skenario pertama yang akan dilakukan adalah calon jemaah haji tetap akan diberangkatkan dengan kuota penuh. Hal ini akan dilakukan bila pandemi Covid-19 selesai atau sudah ditemukan vaksin Covid-19.
“Skenario kedua adalah pembatasan kuota jemaah haji. Pembatasan kuota ini bisa 30%, 40%, bahkan sampai 50%. Sesuai dengan protokol kesehatan,” ungkap Nizar saat menjadi narasumber dalam Diseminasi Pembatalan Pemberangkatan Jemaah Haji Tahun 1441 H/2020 M angkatan ke VI yang digelar Kanwil Kemenag Provinsi Nusa Tenggara Barat, di Lombok, Jumat (27/11/2020).
Skenario ketiga adalah pemberangkatan jemaah haji ditunda lagi jika Pemerintah Arab Saudi menutup akses layanan penyelenggaraan ibadah haji.
Mantan Dirjen Penyelenggara Haji dan Umrah Kemenag ini menyampaikan, pada musim haji 2020 lalu pemerintah Indonesia mengambil keputusan pembatalan keberangkatan jemaah haji dengan mempertimbangkan keselamatan dan keamanan jemaah di masa pandemi.
Kegiatan Diseminasi Pembatalan Pemberangkatan Jemaah Haji Tahun 1441 H/2020 M angkatan ke-VI mengahdirkan narasumber anggota Komisi VIII DPR RI Dapil NTB Nanang Samodra, Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi NTB Zaidi Abdad, dan Kepala Bidang Penyelenggara Haji Dan Umrah Kanwil Kementerian Agama Prov. NTB Eka Muftati’ah.
Acara yang diikuti 100 peserta, mulai Kepala KanKemenag Kab/Kota Se-NTB, Kepala Seksi PHU Kab/Kota Se-NTB, Staf PHU, Penyuluh, Toga/Toma, UPT Asrama Haji Lombok, PPIU, KBIHU, hingga Kepala Desa ini membahas berbagai topik tentang perhajian.
Antara lain tentang kuota jemaah, pelimpahan porsi, pembiayaan, BPKH, penyandang disabilitas, KBIHU, dokumen perjalanan, dampak pandemi covid-19, pembatalan perjalanan haji, biaya kesehatan, serta penyelenggaraan umrah.
Tak lupa dibahas pula pengawasan penyelenggaraan ibadah haji dilakukan oleh Pengawas internal (Inspektorat Jenderal), maupun eksternal (DPR RI, DPD RI, dan BPK).
