Kedua: Banglades akan pula menolak Rohingya sebagai warga negara, dengan alasan yang sama: riwayat konflik politik. Benar mayoritas Rohingya berasal dari suku Bengali yang sama dengan Banglades. Benar pula mayoritas agama Rohingya juga sesama Muslim, yang sama dengan Banglades.
Tapi di tahun 1960an hingga 1971, Pakistan bergolak. Terjadi konflik yang membelah Pakistan menjadi West Pakistan melawan East Pakistan. Konflik itu berujung pada East Pakistan yang berubah menjadi negara baru Banglades di tahun 1971.
Ketika Pakistan bergolak, elit Rohingya membaca sebagai peluang untuk terlibat, agar ujungnya bisa kembali mengajukan diri sebagai bagian dari Pakistan yang baru. Pilihan waktu itu, elit Rohingya lebih banyak membantu west Pakistan, bukan east Pakistan.
Bangladesh pun melihat Rohingya bagian dari musuh besarnya west Pakistan. Ketika Bangladesh merdeka, permusuhan terhadap Rohingya sudah tertanam dan mengakar.
Dengan akar sejarah ini, mudah sekali mengembangkan prasangka, menerima semua Rohingya sebagai warga negara, itu sama dengan mengundang orang berbahaya menginap selamanya di rumah kita.
Merekapun bisa beralasan lain. Ketika burma merdeka, Rohingya yang berlokasi di Arakan (Rakhine State) didesain oleh inggris sebagai kolonial saat itu menjadi bagian dari Burma, bukan Pakistan, apalagi Banglades.
Alasan ekonomipun bisa ditambahkan. GDP per kapita Bangladesh masih di bawah rata rata dunia. Walau sedikit lebih tinggi dari Myanmar, USD 1,358 USD (2016), tapi hanya sepertujuh rata rata dunia yang di angka di atas 10 ribu USD.
Akan lebih berat bagi Banglades jika menampung sejuta warga negara baru.
